+Ada Provokator Susupi Aksi Demonstrasi Mahasiswa
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Parlin Bayu Hutabarat selaku Pendiri LBH Genta Keadilan yang mendampingi secara hukum para mahasiswa yang terlibat bentrokan di halaman Gubernur Kalimantan Tengah menuding ada penyusup saat demonstrasi berlangsung. “Kami menemukan melalui data yang dimiliki mahasiswa bahwa pada saat aksi ada oknum yang menyusup yang bukan dari kelompok aksi yang melakukan ‘provokasi’ yang dilansir sebagai upaya untuk mengacaukan tujuan utama untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,” beber Parlin, Rabu (16/11).
Mereka menduga, oknum penyusup itu sengaja dimasukan dalam aksi itu agar membuat citra negatif. Tidak hanya menuding, Parlin juga menunjukan dokumentasi seorang peserta aksi yang sempat diamankan aparat akibat dinilai provokatif namun akhirnya dilepaskan.
“Oknum tersebut terindikasi sebagai anggota ormas yang beberapa waktu sebelumnya yang justru berupaya membubarkan aksi mahasiswa,” ungkap Parlin.
Adanya laporan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ke Polresta Palangka Raya yang mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh mahasiswa saat aksi bukan hanya sebagai upaya bargaining atau tawar menawar agar mahasiswa yang melapor ke Polda Kalteng mencabut laporanmya.
“Namun itu upaya untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan ini menjadi preseden negatif yang bertujuan untuk membungkam sikap kritis mahasiswa,” kata Parlin. Dia menyebut para aktivis hanya meminta agar dapat bertemu pemimpin sehingga pemimpin dapat mendengar langsung suara-suara mahasiswa yang membawa aspirasi rakyat.
Bantah Ditunggangi
Parlin menyayangkan adanya upaya sejumlah pihak yang berusaha membelokan isu dengan menyebut ada politikus atau partai politik tertentu dan yang menunggangi aksi mahasiswa.
“Tidak benar. Aksi ini murni lahir dari pemikiran aktivis mahasiswa. Dan aksi kritik mahasiswa ini adalah wujud cinta mahasiswa terhadap Kalteng pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sehingga pandangan aksi ditunggangi adalah sikap yang tidak siap terhadap kritik, yang sepatutnya bahwa pejabat itu tidak boleh anti kritik,” sebut Parlin. Dia menyebut ruang demokrasi yang benar ialah berani mendengar kritik dengan respon arif dan bijaksana, dan kami kecewa terhadap tindakan refresif kepada mahasiswa dan ini menjadi bukti nyata pejabat di Kalteng tidak siap untuk menghadapi kritik,” tegas Parlin.
Kepada massa peserta aksi serta para mahasiswa, Parlin menyarankan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dengan cara tertib dan tidak melakukan aksi anarkis. “Tentunya pada aparat keamanan Polri untuk ikut aktif mengawal aksi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan langkah-langkah yang humanis,” pungkas Parlin.
Tidak Ada Penyandang Dana
Sementara itu, Koordinator Forum Tenaga Kontrak (Tekon) nonaktif Pemprov Kalteng Rolando Paski yang juga bagian dari aksi Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) menegaskan, penyampaian aspirasi dan aksi massa yang dilakukan murni inisiatif serta pergerakan Tekon dan mahasiswa. Pihaknya menepis anggapan bahwa di balik pelaksanaan aksi di lapangan, ada orang kaya atau penyandang dana yang men-support gerakan mereka.
“Kami tidak ada ditunggangi atau dibekingi siapa pun. Bahkan kami juga tidak ada penyandang dana, siapa juga yang mau bayar kami? Ini murni gerakan dan inisiatif kami,” ujar Rolando kepada Tabengan, Rabu (16/11).
Intinya aksi yang dilakukan benar-benar demi kepentingan masyarakat Kalteng, tertera pada 12 poin tuntutan aksi. Hal itu mencakup evaluasi kinerja Gubernur Kalteng, tuntutan diberhentikannya 1.300 lebih Tekon lingkup Pemprov, penanggulangan bencana banjir, hingga soal kegagalan Food Estate singkong dan poin-poin lainnya.
Terkait itu, Rolando berharap agar publik jangan sampai memiliki persepsi bahkan opini, bahwa gerakan GERAM ditunggangi kepentingan politik atau lainnya, bahkan mendapat sandangan dana. Hal itu jelas sangat tidak mungkin. Dirinya yang merupakan salah seorang Tekon ikut diberhentikan bersama rekan-rekan lain, tanpa ada solusi.
“Kami murni membela tuntutan kami, dengan harapan kami bisa dikembalikan bekerja kembali dan tentunya bisa menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujarnya.
Dengan faktor dan latar belakang semacam itu, jelas tidak ada kepentingan lain yang mana nasib 1.300 orang Tekon tidak memiliki pekerjaan lagi.
Bisa Jadi Ditumpangi
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, memberikan komentar terkait dengan aksi demo yang dilakukan mahasiswa bersama dengan massa. Menurut Sugianto, aksi yang dilakukan itu bisa jadi ditumpangi.
Ditumpangi oleh mereka yang tidak suka dengan kebijakan gubernur, kata Sugianto. Sebab, kebijakan yang diambil itu terlalu keras di bidang-bidang tertentu. Ada lagi yang menumpang politik. Bukan tidak mau menemui saat demo, hanya saja pada saat aksi, infonya ada yang masuk, dan kemudian melempar botol. Saya bisa sabar, belum tentu kiri kanan ini.
”Orang-orang politiklah yang bisa mendinginkan ini. Tokoh-tokoh yang menganggap dirinya tua, meredam dirilah. Nanti kalo mau bergerak 2024 untuk menggantikan gubernur. Silakan bertanding dengan adil. Jangan membawa adat yang dari luar Kalteng, yang biasanya membakar, anarkis, dan merusak pagar, yang dampaknya merugikan masyarakat,” kata Sugianto, saat memberikan komentar terkait dengan demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan massa, Rabu (16/11) di Palangka Raya.
Gubernur, kata Sugianto, siap berdialog dengan mahasiswa. Terbuka ruang untuk berdialog sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan mahasiswa atas pemerintah, sebagai bentuk balancing.
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, juga memberikan komentar terkait aksi saling lapor antara mahasiswa dengan Satpol PP Kalteng. Negara kita negara hukum, dan itu semua sudah diatur. Sah-sah saja, dan silakan saja apabila memang ada yang perlu dilaporkan.
Persoalan bermula dari aksi menurunkan bendera, jelas Sugianto. Tidak tahu bendera itu, ketika diturunkan mau diapakan, apakah diinjak, atau dibakar, tidak ada yang tahu. Siapa yang menurunkan itu juga tidak tahu siapa. Satpol PP yang berada di ring 1 berupaya untuk mengamankan. Mempertahankan itu sehingga terjadi pemukulan, dan pingsan 1 orang dari Satpol PP. Satpol PP juga tidak sabar, dan membalas.
”Saya sudah perintahkan dr Yayu untuk melakukan pemeriksaan, apakah yang terluka itu memang mahasiswa atau ”penumpang”. Yang pingsan ini apakah dalam keadaan minum, termasuk Satpol PP yang dipukul itu minum juga. Aksi pemukulan sampai berujung pelaporan ini silakan saja dijalankan sesuai hukum yang berlaku,” tutup Sugianto.ded/dre/drn
