PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng terus berupaya mendongkrak penyerapan APBN oleh para satker maupun pemerintah daerah (pemda) di Kalimantan Tengah.
Hal ini menyusul masih adanya beberapa Pemda yang belum optimal dalam melakukan penyerapan anggaran, khususnya pada DAK Fisik.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo mengatakan, target penyaluran DAK Fisik untuk Tahap I yakni 25 persen dari pagu anggaran. Namun hingga per 25 Juni 2023 total realisasi kinerja penyaluran DAK Fisik baru mencapai 15,20 persen atau Rp213,28 miliar dari total pagu sebesar Rp1.402,73 miliar.
Jumlah tersebut disebabkan masih ada beberapa Pemda di Kalteng yang angka penyaluran DAK Fisik masih berada di bawah 10 persen. Di antaranya Kabupaten Murung Raya 0,66 persen, Kotawaringin Timur 4,36 persen, Lamandau 8,64 persen, dan Seruyan 9,37 persen.
“Batas akhir penyaluran Tahap I ada pada 21 Juli 2023, sehingga kita meminta kepada satker atau Pemda untuk bisa segera mengeksekusi kegiatan,” katanya dalam rilis kinerja APBN Kalteng, Senin (26/6) sore.
Ia menerangkan, dampak cukup tinggi akan ditimbulkan jika penyaluran DAK Fisik tidak bisa diserap pada tahap I. Karena kalau ada satu sub bidang yang jadi bagian di salah satu bidang tidak salur pada tahap pertama, maka dampaknya tidak bisa salur di tahap II dan tahap III.
“Apalagi jika kegiatannya sudah memiliki kontrak, namun persyaratan salurnya tidak disampaikan, maka akan menjadi beban APBD,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Heri menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan di Pemda agar bisa segera menyelesaikan persyaratan penyaluran. fwa
