PULANG PISAU/TABENGAN.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau (Pulpis) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulpis menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Pulpis pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semester I Tahun 2023, di Aula Kejari setempat, Rabu (12/7/2023).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulpis Priyambudi mengatakan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tentunya menjadi hak dasar warga negara, dan ini yang harus menjadi perhatian stakeholder, terutama Pemkab Pulpis. Pemerintah Pusat melalui BPJS sudah menyelenggarakan program JKN KIS, dan itu yang perlu disupport oleh stakeholder terkait.
Sementara, kejaksaan pada level pusat, kata Priambudi, sudah melaksanakan MoU, sehingga pihaknya di daerah menindaklanjuti untuk mendukung BPJS, agar kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat di Kabupaten Pulpis tinggi.
“Kami secara periodik menyelenggarakan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, dan berbagai stakeholder ada di situ, baik itu Disnakertran, BPMPTSP, Pengawas Nakertrans dari Provinsi, dan peran kami Kejaksaan pada forum ini, yakni untuk memberikan support penegakan hukum bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, tambah Kajari, pihaknya juga mendorong Pemkab Pulpis untuk membuat regulasi atau kebijakan untuk mewajibkan para pemberi kerja di Pulpis untuk mendaftarkan dan membayar iuran BPJS.
