DPRD Apresiasi Rencana Kenaikan Pendapatan Dalam APBD Perubahan

TABENGAN/RADA ANGGRAENI PARIPURNA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar agenda rutin Rapat Sidang Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024, dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto dan dihadiri Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahyu, Senin (26/9) malam.

+Sidang Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar agenda rutin Rapat Sidang Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024.

Sidang Paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto dan dihadiri langsung Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahyu, Senin (26/9) malam.

Agenda pertama adalah penyampaian 7 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota terhadap Pidato Pengantar Wali Kota terhadap Pidato Pengantar Walikota Tentang Nota Keuangan dan Perubahan APBD Kota TA 2023.

Dilanjutkan dengan jawaban gabungan fraksi DPRD terhadap Pendapat Walikota 3 buah Raperda Inisiatif dan terakhir pembacaan surat keputusan.

“Yang pertama kita mengapresiasi bahwa dalam rencana APBD perubahan itu ada kenaikan pendapatan. Sehingga harapan kita kenaikan yang ditargetkan dalam perubahan tersebut dibarengi dengan upaya dan usaha oleh Pemko baik itu dari sektor PAD, bagi hasil dan pendapatan lain-lain,” kata Subandi sebagai Juru Bicara Fraksi Golkar.

Selanjutnya dikatakannya, pendapatan yang ditargetkan dalam APBD tersebut ada kenaikan itu bisa tercapai pada akhir tahun 2023.

Lalu, terkait dalam Pendapatan tersebut khusus sektor PAD ada sedikit penurunan. Untuk itu, dari Fraksi Golkar sangat mengharapkan bahwa khusus PAD yang sudah disusun dalam APBD murni bisa tetap dipertahankan atau ditetapkan yaitu dengan target angka Rp 196 Miliar untuk 2023.

“Kemudian yang ketiga, terkait adanya penambahan belanja yang ada di APBD perubahan, Fraksi Golkar mengharapkan penambahan tersebut diprioritaskan pada hal-hal yang perlu dan mendesak. Salah satunya penambahan anggaran untuk program BPJS. Bahwa setiap warga Kota Palangka Raya yang memiliki KTP dan KK gratis untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” lanjutnya.

Hal ini dikarenakan dalam APBD murni itu masih kurang, maka dalam APBD perubahan harus ditambah. Kemudian kegiatan lainnya yang sifatnya memungkinkan untuk mendorong peningkatan PAD.

Selanjutnya, Sigit K Yunianto menyampaikan terkait rapat paripurna ke-6 ini yaitu yang jelas mengenai APBD perubahan, pihaknya akan mengejar sampai akhir bulan ini sudah selesai.

“APBD perubahan ini supaya bisa kerja secepatnya, pemko juga sudah segera bisa menyesuaikan dengan program kerjanya melalui APBD perubahan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, perlu memberikan prioritas pada kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kota Palangkaraya dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah.rba