PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kepal Disnakertrans Farid Wajdi menyampaikan bahwa sebanyak 60 persen tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan Kalteng sudah terdata di Disnakertrans.
“Untuk data tenaga kerja yang ada di Kalimantan Tengah ada beberapa perusahaan yang sudah melaporkan data kepada Dinas Tenaga Kerja dan ada juga yang belum melaporkan karena perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah sangat banyak. Terkait jumlahnya kita masih belum bisa menyebutkan. Namun untuk laporan data tenaga kerja yang ada di Kalimantan Tengah, kira-kira sekitar 60 persen yang sudah melapor,” ujarnya, saat diwawancara, di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/11).
Ia menyampaikan, bahwa untuk perusahaan besar memang kebanyakan melapor, dan perusahaan-perusahaan kecil yang masih banyak belum mendata terkait jumlah tenaga kerjanya.
“Kami juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah untuk melaporkan data terkait tenaga kerja yang ada di perusahaannya masing-masing,” katanya.
Ia mengungkapkan hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja memiliki jaminan sosial. Untuk saat ini tenaga kerja yang sudah dilindungi oleh BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan sudah 60 persen.
“Maka dari itu, data dari setiap perusahaan sangat penting bagi tenaga kerja yang ada untuk diberikan jaminan sosial. Ini juga fungsi kami sebagai pengawas dan kami mendorong agar tenaga kerja yang ada di Kalimantan Tengah bisa sejahtera,” katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, agar tenaga kerja yang ada di Kalteng bisa diberikan gaji yang sesuai dengan peraturan UMP.
“Jika ada perusahaan yang ternyata masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, maka kami akan memberikan sanksi atau teguran kepada perusahaan tersebut agar memberikan gaji dan jaminan sosial sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku,” tutupnya. ldw
