PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID – Sebanyak 33 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan, belum melakukan pembayaran pajak daerah. Bahkan, ada perusahaan menunggak pajak daerah lebih dari 3 tahun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kobar M Nursyah Ikhsan mengatakan, meski pihaknya telah melakukan sosialisasi, bahkan menyampaikan surat pemberitahuan, ternyata masih banyak perusahaan yang mangkir atau tidak mengindahkan ketaatan dalam membayar pajak.
Namun demikian, Bapenda Kobar dalam layangan suratnya kepada pihak perusahaan, meminta agar pembayaran tunggakan pajak diminta sebelum akhir tahun sudah lunas.
“Kami akui hingga saat ini masih banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kobar tidak melaporkan dan tidak taat membayar pajak. Ada 33 perusahaan yang beroperasi belum menyetorkan pajak daerah. Bahkan, ada perusahaan menunggak pajak daerah lebih dari 3 tahun,” tegas Ikhsan.
Pihak Bapenda tidak merinci berapa total tagihan pajak ke-33 perusahaan secara keseluruhan, namun ditaksir jumlah tunggakan pajak daerah mencapai miliaran rupiah. Sebab, tunggakan pajak itu meliputi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak air tanah, PBB dan lain-lain.
“Jadi tidak hanya PPJ, tapi juga ada juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak air tanah dan yang lain. Kalau sampai lewat batas waktu tentu kita akan kenakan denda, terus berikan surat peringatan. Apabila belum juga membayar, maka berkas akan kami limpahkan ke kejaksaan,” tandasnya.
Menurut Ikhsan, penagihan pajak itu merupakan bagian dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, hal tersebut juga dinilai sebagai bukti nyata kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur di kabupaten berjuluk Bumi Maruntinh Batu Aji itu.
“Karena APBD kita tergolong kecil, mau tidak mau untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain kita optimalkan PAD untuk percepatan pembangunan selama ini. Setiap pembangunan di Kobar hampir keseluruhan bersumber dari pajak,” pungkasnya. c-uli
