PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Peningkatan keamanan website maupun pengalihan penyimpanan data ke Cloud dianggap sebagai langkah ampuh untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data masyarakat.
Langkah tersebut dapat dijadikan solusi berujung viralnya dugaan bocornya data pemilih Kalimantan Tengah yang dijual di situs gelap, beberapa waktu lalu.
Pengamat Teknologi Informasi/Information Technology (IT) Palangka Raya M Iqbal Adenan mengatakan, pada dasarnya kalau sudah masuk ke dunia informasi dan teknologi, pasti akan banyak terjadi kejahatan melalui dunia maya. Contohnya seperti dugaan kebocoran data.
Kebocoran data bukan sekadar hanya di KPU, namun juga dapat menyerang instansi pemerintahan lain. KPU saat ini menjadi rawan untuk diserang karena Indonesia telah memasuki masa tahapan Pemilu. Untuk itu dipastikan akan banyak data masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih.
“Kenapa targetnya masyarakat, karena menggiurkan. Data NIK dan KK bisa digunakan mungkin untuk kejahatan pinjol, bahkan kejahatan apa pun. Bahkan saya perhatikan yang bocornya ada nomor handphone dan email.
Ini adalah data krusial yang seharusnya tidak boleh disebarkan,” katanya, Rabu (6/12).
Pria yang juga mengajar di Lembaga Pendidikan Teknologi Informasi dan Bisnis (Eltibis) menerangkan, penyerangan terhadap website dan data tidak bisa dipungkiri dapat terjadi di Indonesia. Mengingat setiap instansi pemerintah memiliki server berbeda-beda.
Melalui server yang berbeda-beda itulah, makanya untuk sistem keamanan tidak bisa disamaratakan. Untuk menanggulanginya, setiap instansi harus terus meningkatkan sisi keamanan.
“Misal memilih untuk bisa dipindahkan ke Cloud melalui sistem sewa namun keamanan lebih bagus. Namun memang dari yang saya perhatikan masih dugaan, mudahan tidak kejadian sebenarnya,” harapnya.
Iqbal mengungkapkan, pengalihan penyimpanan data ke Cloud juga harus diperhatikan karena akan membuat ketergantungan.
Jikapun data tersebut memang benar telah bocor, pihak instansi terkait kemungkinan tidak akan mengakui karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut.
“Tentunya untuk saat ini KPU rawan diserang untuk mengacau proses perhitungan dan sebagainya. Kemudian data masyarakat juga dapat dijual,” ungkapnya.
Ia menambahkan, secara keseluruhan sisi keamanan data tetap harus ditingkatkan. Tentunya hanya tim siber yang dapat meningkatkan sisi keamanan.
“Kalau di istilah siber, tidak boleh mempercayai siapa pun, baik atasan dan sebagainya. tim siber yang membuat harus bertanggung jawab meningkatkan keamanan dan mengamankan servernya,” pungkasnya. fwa
