*Barsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir
BUNTOK/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana banjir wilayah Barsel dalam rapat koordinasi, Senin (22/1). Status ini diberlakukan 14 hari ke depan sejak tanggal 22 Januari 2024.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel Eddy Purwanto dan diikuti oleh seluruh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkompinda, serta berbagai lembaga terkait, di Aula kantor Bupati.
Selain menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, pada rapat koordinasi itu juga menghasilkan ketetapan jika kondisi tersebut bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya untuk memudahkan koordinasi dan komando penanggulangan bencana bajir, maka perlu adanya pendirian posko tim gabungan terkait pengamanan tanggap darurat bencana banjir di setiap kecamatan se-Barsel.
Posko tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), Dinas Kesehatan (Dinkes) Satpol PP dan sejumlah OPD terkait. Posko tim gabungan bukan saja di tingat kabupaten, tetapi juga di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Barsel.
Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan mengatakan, berbicara masalah bencana banjir tidak bisa berlama-lama, harus cepat dan responsip, karena informasi daerah Desa Kalahien sudah banjir, jalan lintas Buntok-Palangka Raya saat ini lumpuh total.
“Untuk itu kita meminta kepada Dandim 1012 Buntok, Polres untuk menggeser pengamanan, sehingga kondisi keamanan desa, dan ada pemandu ruas jalan yang terkena banjir tetap lancar aman dan tidak terhambat dikarenakan antrean panjang,” kata Deddy.
Diharapkan penanganan banjir ini dilakukan bersama terpadu lintas sektor semua terlibat, baik Forkopinda, DPRD, Dandim, Polres, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh OPD lingkup Pemkab Barsel, dan dilakukan secara on the track, artinya jangan sampai keluar dari regulasi atau melawan hukum.
“Intinya Pemkab memiliki APBD yang besar dan cukup untuk menanggulangi bencana banjir ini, baik pra maupun pasca bajir. Semua pengguna anggaran tetap harus berbasis dengan undang-undang yang berlaku, untuk menjaga kemungkinan penyalahgunaan anggaran,” tegas Deddy.
Kepada BPBD diharapkan selalu siap melaporkan kondisi terakhir terkait musibah banjir, termasuk kesiapan bansos yang ada. Kalau memang kurang, maka disiapkan, jangan sampai ada tertinggal utamanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Catatan tetap menggunakan pengadaan barang dan jasa, tentunya sesuai ketentuan dan aturan berlaku.
Demikian juga kepada Dinkes agar koordinasi dengan RSUD Jaraga Sasameh Buntok. Siapkan Puskesmas kecamatan, Puskesdes, dan Pustu, jangan sampai ada laporan ketidaksiapan, baik sarana maupun prasarananya. Koordinasi yang inten dengan camat, lurah, kades, RT dan RW.
Sementara, Kepala BPBD Barsel Alip Surya melaporan, menurut BMKG cuaca ekstrem di wilayah ini terjadi hingga awal bulan Februari mendatang, dan banjir di Barsel terjadi sejak 12 Januari 2024 hingga sekarang.
“Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi setiap kecamatan, fasilitas umum yang terendam banjir sebanyak 382 buah yakni Peskesmas 19 buah, tempat ibadah 68 buah, sekolah 75 buah, KK 18.750 atau 59.013 jiwa,” terang Alip Surya. c-lis
