Gedung KONI Saksi Bisu Lahirnya Pemimpin Kalteng

Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka RayaSyaufwan Hadi.

PALANGKARAYA/TABENGAN.CO.ID Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah sebelumnya berencana melakukan pembongkaran gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng yang terletak di Jalan Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya. Tujuannya untuk membangun kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menjadi support dari ikon Bundaran Besar.

Namun belakangan, rencana tersebut mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat dan tokoh-tokoh di Kalteng. Termasuk wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi.

Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya itu juga ikut memberikan pandangan. Menurutnya, rencana pembongkaran gedung KONI sebaiknya diawali dengan kajian yang lebih menyeluruh terlebih dahulu.

“Sebab gedung tersebut adalah gedung pertama DPRD Provinsi Kalteng. Di mana sudah banyak kebijakan dan sejarah yang dihasilkan dari keberadaan gedung tersebut di masa lalu,” kata Syaufwan, Minggu (24/3).

Lebih lanjut, Syaufwan mengemukakan, pada zamannya, gedung KONI ini telah menjadi saksi bisu dari lahirnya peraturan-peraturan daerah dan pemilihan para pemimpin Kalteng yang diambil dan disepakati di dalamnya.

Gedung tersebut memiliki sejarah panjang, di mana keputusan-keputusan yang diambil oleh para Gubernur Kalteng sebelum adanya pemilihan langsung oleh rakyat terjadi di sana.

“Saya pribadi tidak ikut berpolemik, hanya ingin memberikan sumbangan saran saja. Sebaiknya sebelum Pemerintah Provinsi melakukan pembongkaran dan mengubah gedung tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), perlu diadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat lebih dahulu. Ini termasuk seperti mantan anggota DPRD Provinsi yang pernah menggunakan gedung tersebut sebagai kantor mereka, serta mantan Gubernur yang masih ada di sana, untuk mendapatkan pendapat mereka mengenai historis bangunan tersebut,” katanya.

Walaupun Pemprov telah mantap untuk mengubah fungsi gedung tersebut, Syaufwan menyarankan untuk tetap adanya melaksanakan diskusi dan meminta masukan dari para tokoh terkait terlebih dahulu. Selain itu, Pemprov juga harus dapat memberikan alasan yang kuat mengenai mengapa perlunya penggantian gedung tersebut menjadi RTH.

“Menurut pendapat dan saran pribadi saya, lebih baik jika bangunan tersebut dipugar tanpa mengubah bentuk aslinya. Selain itu, untuk RTH sebaiknya dipindahkan ke area perkantoran di kawasan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Imam Bonjol. Di sana terdapat kompleks Kantor Transmigrasi dan Kehutanan yang memiliki lahan lebih luas dan sudah hijau, hanya perlu sedikit renovasi. Secara historis, ini juga akan lebih aman,” pungkasnya. rba