SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengakui masih menemukan cukup banyak penolakan dari masyarakat selama pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang telah berjalan hampir sepekan.
Kepala BPS Kotim Eddy Surahman mengatakan, pihaknya berharap seluruh masyarakat dapat menerima petugas pendata dengan baik mengingat kegiatan tersebut bertujuan menghimpun data yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah.
“Memang selama hampir satu minggu pendataan, isu penolakan responden ini masih cukup tinggi di Kotim. Padahal cakupan pendataan sekarang mencakup seluruh keluarga, termasuk yang tidak memiliki usaha,” kata Eddy, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, beberapa laporan yang diterima menunjukkan adanya ketidaknyamanan responden ketika didatangi petugas pada waktu yang dianggap kurang tepat. Atas kondisi tersebut, BPS menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Petugas kami bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam berdasarkan janji dengan responden. Kalau memang belum bisa didata saat itu, silakan sampaikan kepada petugas dan buat janji waktu yang lebih sesuai,” ujarnya.
Menurut Eddy, penolakan lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Tingginya aktivitas masyarakat, kesibukan pekerjaan, serta kewaspadaan terhadap orang yang tidak dikenal menjadi faktor utama yang memengaruhi penerimaan responden.
Meski demikian, BPS memastikan akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang belum bersedia didata selama masa pendataan yang berlangsung sekitar dua setengah bulan ke depan.
“Prinsip kami, semua keluarga dan semua usaha harus terdata. Jika ada yang menolak, kami akan datang kembali dan membangun komunikasi yang lebih baik agar pendataan bisa tetap terlaksana,” tegasnya.
Menurut Eddy, komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat menjadi kunci agar seluruh keluarga dapat terdata. Pasalnya, petugas tidak mengetahui kondisi maupun aktivitas warga saat mendatangi rumah responden.
Ia menegaskan, data yang dikumpulkan sangat penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Terlebih setelah pandemi Covid-19, terjadi banyak perubahan dalam pola usaha dan konsumsi masyarakat yang perlu dipetakan secara akurat.
“Dulu bisnis online mungkin belum terlalu berkembang, sekarang semakin ramai. Pola konsumsi masyarakat juga berubah. Semua dinamika ini perlu ditangkap melalui sensus ekonomi,” jelasnya.
Untuk menghindari keraguan masyarakat, Eddy mengingatkan agar warga memastikan identitas petugas sebelum menerima pendataan. Petugas resmi BPS wajib mengenakan rompi hitam bertuliskan Petugas Ekonomi, menggunakan tanda pengenal, serta membawa surat tugas resmi.
“Kalau tidak bisa menunjukkan surat tugas, jangan diterima. Surat tugas itu wajib dibawa petugas dalam setiap kegiatan pendataan,” tegasnya.
Ia juga menepis berbagai informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan pendataan dengan kepentingan perpajakan. Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang.
“Data ini bukan untuk pajak. Informasi yang diberikan masyarakat tidak akan dipublikasikan secara perorangan. Semua data dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” katanya.
Eddy menjelaskan bahwa dalam pendataan kali ini petugas juga melakukan pemotretan bagian depan rumah dan ruang tengah sebagai bagian dari verifikasi kondisi sosial ekonomi. Namun, pemotretan toilet yang sempat diwacanakan pada tahap awal sudah tidak lagi dilakukan.
Selain itu, BPS juga meminta sejumlah informasi pendukung seperti identitas keluarga dan ID pelanggan PLN untuk kebutuhan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami tidak meminta dokumen asli untuk disimpan. Data tersebut hanya digunakan untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian identitas dalam sistem pemerintah,” pungkasnya. may/jsi-red
