KUALA KAPUAS/TABENGAN.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Kapuas memprioritaskan percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal yang masih minim infrastruktur sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Kapuas, Senin (6/7/2026), dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Bupati mengapresiasi persetujuan DPRD terhadap Raperda tersebut. Selanjutnya, dokumen itu akan disampaikan kepada Gubernur Kalteng untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Wiyatno juga optimistis kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kapuas sebagai daerah yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius.
Salah satu program prioritas yang disampaikan adalah Program Satu Miliar Satu Desa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing desa. Desa yang masih tertinggal dan membutuhkan percepatan pembangunan akan memperoleh alokasi anggaran lebih besar.
“Desa-desa di wilayah pesisir maupun pedalaman yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara maksimal dapat memperoleh anggaran hingga Rp3 miliar sampai Rp4 miliar. Langkah ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, desa yang telah memiliki infrastruktur memadai, khususnya yang berada di sepanjang jalur nasional, tetap akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar sesuai skema program yang telah disusun.
Sebagai contoh, Wiyatno menyebut Desa Cemara Labat dan Desa Kematang yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun hingga kini masih terkendala akses jalan. Bahkan, pada musim tertentu kendaraan roda dua pun sulit melintasi jalur menuju kedua desa tersebut.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemkab Kapuas juga terus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satunya melalui penambahan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 2.600 jiwa yang bersumber dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).hr/gie-red
