PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Pemetaan wilayah rawan kekeringan menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan penanganan dan distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib mengatakan, pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran agar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, terutama terkait kebutuhan air bersih masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita minta daerah rawan kekeringan dipetakan oleh Dinas PU. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan dukungan infrastruktur seperti pembuatan sumur bor hingga penyiapan armada truk tangki air bersih bagi masyarakat,” ujar Ahmad Toyib di Palangka Raya, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, pemetaan diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai lokasi yang berpotensi mengalami krisis air bersih, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disiapkan.
Berdasarkan pemantauan sementara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena mulai menunjukkan gejala kekeringan.
Bahkan, Kabupaten Kotim telah menetapkan status Siaga Bencana Kekeringan. Kondisi geografis sejumlah wilayah pesisir dan kawasan muara pasang surut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat lebih rentan mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika curah hujan menurun.
“Untuk sementara, Kotim dan Kobar yang menonjol. Kotim sendiri sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan. Karakteristik daerah rawan di wilayah tersebut umumnya berada di kawasan pesisir atau muara pasang surut, seperti di daerah Hanaut dan Samuda,” jelas Toyib.
Ia menerangkan, persoalan ketersediaan air bersih di kawasan tersebut semakin kompleks ketika musim kemarau berlangsung. Penurunan curah hujan membuat sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat ikut berkurang.
Di sejumlah kawasan muara dan pesisir, kondisi tersebut juga diperparah oleh masuknya air laut ke wilayah daratan atau intrusi air asin. Akibatnya, sumber air yang tersedia tidak selalu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Selama ini, BPBD kabupaten/kota rutin menyalurkan pasokan air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah-wilayah yang kekurangan air bersih, karena hujan tidak turun di tempat mereka,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBPK Kalteng mendorong kesiapan pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika kekeringan sudah terjadi. Penyiapan sumber air alternatif, termasuk pembangunan sumur bor, menjadi bagian dari langkah jangka menengah untuk memperkuat ketahanan air masyarakat.
Toyib mengatakan, kebutuhan armada truk tangki dan sumur bor di masing-masing daerah nantinya akan dipetakan berdasarkan kondisi lapangan. Dengan demikian, bantuan dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Penanganan kekeringan di Kalteng juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. BPBPK Kalteng bersama BPBD Kabupaten/Kota akan mengikuti rapat koordinasi nasional yang digelar BNPB untuk membahas langkah penanganan kekeringan di berbagai daerah.
“Hari Senin mendatang, kami bersama BPBD Kabupaten/Kota akan mengikuti rakor penanganan kekeringan yang dipimpin langsung oleh BNPB Pusat secara daring. Di situ nanti akan dibahas pemetaan kebutuhan, baik sumur bor maupun bantuan truk tangki air, di wilayah-wilayah rawan kekeringan,” kata Toyib.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintah menjadi penting agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara terpadu. Selain memetakan daerah rawan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sarana pendukung sehingga distribusi air bersih tidak mengalami kendala apabila kondisi kekeringan meluas.
BPBPK Kalteng juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko karhutla membutuhkan kesiapsiagaan secara bersamaan, sehingga penanganan kekeringan dan karhutla terus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota serta BNPB.
“Jadi, kita tidak hanya fokus pada kekeringan. Penanganan karhutla juga terus kita koordinasikan agar seluruh wilayah Kalimantan Tengah tetap aman selama musim kemarau,” pungkas Toyib.
Pemerintah Provinsi Kalteng berharap langkah pemetaan, penguatan infrastruktur sumber air, serta kesiapan armada distribusi dapat mengurangi dampak kekeringan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi selama musim kemarau. ldw/ded-red
