PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palangka Raya tahun ini dibayangi sejumlah persoalan di lapangan. Di tengah suasana peringatan kemerdekaan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya lancar masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain persoalan BBM, Kota Palangka Raya juga menghadapi tantangan lain berupa pemadaman listrik dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat selama musim kemarau.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, berbagai persoalan tersebut tetap harus ditangani meskipun masyarakat tengah merayakan momentum kemerdekaan.
“Masalah itu kita hadapi, tapi saya lagi memperhatikan itu. Ini kan hari merdeka, tetap terkait masalah-masalah itu yang memang harus kita hadapi,” jelas Fairid, Senin (17/8/2026).
Mengenai antrean panjang di SPBU, Fairid menyebut Pemerintah Kota Palangka Raya terus berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa stok BBM benar-benar habis.
Menurutnya, terdapat sejumlah kendala teknis yang dapat memengaruhi kelancaran distribusi, termasuk proses pengiriman maupun kemungkinan gangguan pada sarana pendukung.
“Yang penting tidak kosong. Kami setiap hari berkomunikasi dengan Pertamina,” ujarnya.
Pemko, lanjut Fairid, juga mendorong agar distribusi BBM dapat diatur lebih merata. Apabila terjadi pengurangan pasokan pada salah satu titik, pemerintah meminta agar dilakukan penyesuaian distribusi dari titik lain sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.
“Stok BBM saat ini memang ada, kalau ada pun terjadi pengurangan-pengurangan. Kami meminta semacam subsidi silang, diganti,” katanya.
Meski koordinasi terus dilakukan, Fairid belum dapat memastikan kapan antrean panjang di SPBU akan berakhir. Pemerintah daerah masih menunggu langkah penanganan dari Pertamina terhadap berbagai kendala yang terjadi.
“Tidak ada yang menjamin kepastian waktu itu akan berhenti besok,” ungkapnya.
Menurut Fairid, pihaknya sejauh ini baru memperoleh komitmen bahwa Pertamina akan berupaya maksimal untuk memperbaiki kondisi distribusi BBM.
Persoalan lain muncul ketika sistem pembelian BBM menggunakan barcode mengalami gangguan jaringan. Kondisi ini dinilai semakin menyulitkan masyarakat ketika terjadi pemadaman listrik dalam durasi cukup lama.
Fairid mengatakan, sistem tersebut membutuhkan dukungan jaringan komunikasi. Ketika listrik padam dan jaringan ikut terganggu, proses pelayanan di SPBU pun berpotensi ikut terdampak.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan di Palangka Raya tidak berdiri sendiri. Ketersediaan BBM, kondisi kelistrikan hingga ancaman karhutla saling berkaitan dan sama-sama membutuhkan penanganan cepat.
Di momentum kemerdekaan, pemerintah daerah pun dituntut bukan hanya menjaga kelancaran rangkaian perayaan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Hingga kini, Pemko Palangka Raya masih mengandalkan koordinasi dengan Pertamina sembari menunggu kepastian penyelesaian persoalan teknis yang menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM. nws/fwa-red
