PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah pusat didesak segera menuntaskan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Tengah (Kalteng) yang hingga kini masih tertahan. Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi memperkirakan akumulasi DBH yang belum diterima daerah hingga periode 2025-2026 bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun lebih.
Legislator Demokrat ini menegaskan, DBH merupakan hak daerah yang semestinya dapat segera masuk ke kas Pemerintah Provinsi Kalteng. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, pencairan dana tersebut dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah.
“Artinya mungkin kalau sampai (akhir) 2026 ini bisa Rp1 triliun lebih DBH kita. Harapan kita bukan hanya TKD yang dibantu, bukan hanya berbentuk program rapit, berbentuk program inpres. Artinya DBH kita pun kalau bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan supaya bisa dituntaskan untuk Kalteng di tahun 2027, kan itu yang penting kan,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).
Junaidi menilai penyelesaian DBH tidak boleh dipandang sekadar sebagai tambahan anggaran bagi daerah. Dana tersebut memiliki peran strategis untuk mendukung keberlanjutan sejumlah program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai mekanisme dan waktu penyelesaian pembayaran DBH tersebut. Transfer ke kas daerah dinilai akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kan ini kan hak kita, hak daerah kan. Nah harapan kita, ditransfer ke kas kita. Supaya bisa kita manfaatkan, minimal untuk apa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan menunjang perekonomian, seperti itu. Ini yang penting,” tegasnya.
Menurut Junaidi, apabila dana tersebut telah diterima daerah, penggunaannya dapat diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor pelayanan dasar sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, disusul pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kegiatan ekonomi.
Ia menuturkan persoalan DBH yang tertahan bukan hanya terjadi di Kalteng. Sejumlah daerah lain di Indonesia disebut menghadapi persoalan serupa akibat kebijakan penundaan penyaluran dari pemerintah pusat.
“Yang tahu alasannya hanya pemerintah pusat,” pungkasnya. jef/ded-red
