SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Pembatalan agenda kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni untuk meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menuai kekecewaan Pemerintah Daerah. Selain batal melihat kondisi kebakaran di lapangan, Pemkab Kotim mengaku kesulitan menjalin komunikasi dengan tim protokoler kementerian sejak rombongan tiba.
Padahal, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kunjungan tersebut. Mulai dari pengamanan, pengawalan hingga menentukan lokasi peninjauan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan, pihaknya sejak awal menyambut baik rencana kedatangan Menhut. Pemkab berharap kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk berdiskusi langsung mengenai penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim.
Namun, menjelang kedatangan menteri, agenda yang telah direncanakan mengalami perubahan. Salah satunya terkait lokasi makan malam yang semula dijadwalkan di sebuah restoran, kemudian dialihkan ke tempat lain.
Pemkab Kotim berupaya mencari informasi dan berkomunikasi dengan tim protokoler Kementerian Kehutanan untuk memastikan agenda selanjutnya. Akan tetapi, upaya tersebut terkendala keterbatasan akses komunikasi.
“Kita berusaha untuk berkomunikasi dengan protokoler, kenapa ada apa di situ. Tapi kita tidak ada kesempatan atau tidak punya link untuk berkomunikasi di situ. Jadi semuanya ya kita akhirnya menjadi menunggu, karena mau berkomunikasi dengan siapa, kita tidak ada diberi link sama sekali,” ungkap Diana Rabu (14/10).
Ia mengaku sempat menawarkan agar pemerintah daerah dapat menjemput atau menyambut langsung Menhut di hotel. Namun, berdasarkan informasi yang diterima melalui komunikasi antartim protokoler, menteri disebut ingin beristirahat karena kelelahan. Pertemuan kemudian direncanakan berlangsung saat peninjauan lokasi karhutla pada pagi harinya.
Informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pemkab Kotim pun tetap bersiap mendampingi menteri sesuai agenda yang telah direncanakan.
Namun, sekitar pukul 21.00 WIB, Diana menerima informasi bahwa agenda peninjauan karhutla di Kotim dibatalkan. Menhut disebut akan langsung melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Kami sangat menyesal sebenarnya. Harapan kami di awal, kita bisa berdiskusi bersama, mencari solusi seperti apa. Kemudian, apa yang diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi karhutla,” ujarnya.
Diana menegaskan, kunjungan Menhut sangat diharapkan karena penanganan karhutla di Kotim masih menghadapi berbagai kendala. Terutama kebakaran di kawasan hutan dan lahan gambut yang sulit dijangkau petugas.
Pemkab Kotim ingin menyampaikan langsung kondisi terkini di lapangan, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kebakaran di sejumlah kawasan hutan membutuhkan perhatian bersama, termasuk wilayah yang berkaitan dengan penanganan penegakan hukum (Gakkum). Selama ini, upaya pemadaman masih banyak mengandalkan pemerintah daerah bersama Forkopimda.
Keterbatasan akses menuju titik api menjadi salah satu tantangan utama. Di beberapa lokasi, petugas harus berjalan kaki untuk menjangkau kawasan yang terbakar karena tidak bisa dilalui kendaraan.
Diana mencontohkan perjuangan Wakil Bupati Kotim Irawati yang turun langsung ke lapangan dan berjalan kaki sejauh beberapa kilometer untuk mencapai lokasi kebakaran di seberang sungai.
Kondisi petugas di lapangan juga disebut cukup memprihatinkan. Ketika persediaan air minum habis, sebagian petugas bahkan terpaksa menyaring air menggunakan pakaian sebelum diminum.
“Harapan kita Pak Menteri bisa melihat itu, ada perhatiannya ke situ. Tapi kembali lagi beliau mengubah jadwalnya dan harus ke Pangkalan Bun. Mungkin ada hal yang lebih urgen di Pangkalan Bun yang harus beliau kejar,” tuturnya.
Belum Bertemu Menhut
Diana menyebutkan, hingga agenda peninjauan dibatalkan, Pemkab Kotim belum berhasil bertemu langsung dengan Menhut maupun tim protokolernya. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan penanganan karhutla secara langsung.
“Belum. Kita memang tidak ada ketemu. Sampai hari ini kita dengan protokoler pun tidak ketemu, apalagi dengan beliau,” tegasnya.
Pemkab Kotim menyayangkan perubahan agenda tersebut, mengingat persiapan pendampingan telah dilakukan sesuai rencana awal. Pemerintah daerah berharap tetap ada kesempatan untuk menyampaikan kondisi karhutla di Kotim kepada pemerintah pusat.
Dukungan konkret, baik berupa sarana, prasarana maupun bentuk bantuan lainnya, dinilai penting untuk memperkuat upaya pemadaman, terutama di kawasan yang sulit dijangkau.
Pemkab berharap persoalan karhutla di Kotim tetap mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga penanganan kebakaran dapat berjalan lebih optimal dan beban petugas di lapangan bisa dikurangi.(May/jsi-red)
