PULANG PISAU/TABENGAN.CO.ID – Penyerapan dana Bantuan Pemerintah Pusat (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, telah mencapai 84 persen atau setara sekitar Rp16,8 miliar. Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar anggaran bantuan pemerintah pusat telah terserap untuk mendukung penanganan karhutla di daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pulang Pisau, Wahyu Jatmiko, mengungkapkan persentase penyerapan tersebut berdasarkan perkembangan terakhir hingga Oktober 2026.
“Realisasi sudah 84 persen,” ujar Wahyu saat diwawancarai, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan persentase tersebut, dari total dana Banpres Rp20 miliar, sekitar Rp16,8 miliar telah terserap, sementara sekitar Rp3,2 miliar merupakan sisa berdasarkan perhitungan persentase penyerapan. Angka nominal ini merupakan hasil perhitungan dari persentase yang disampaikan Wahyu selaku Kepala BKAD.
Wahyu menjelaskan, dana Banpres tersebut masuk ke kas pemerintah daerah sekitar pertengahan hingga menjelang akhir September 2026. Pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan karhutla setelah status penanganan bencana beralih dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
Pengajuan kebutuhan penanganan dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Pulang Pisau sebagai pengampu sistem komando penanganan darurat. Usulan berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait, termasuk TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta Dinas Pekerjaan Umum.
BKAD bertugas memproses pencairan dan menatausahakan anggaran sesuai ketentuan, sedangkan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban kegiatan berada pada instansi pengampu masing-masing.
Di tengah penanganan karhutla, pemerintah daerah juga masih menyelesaikan APBD Perubahan 2026 yang telah disetujui bersama pada 30 September 2026 dan sedang menjalani evaluasi di tingkat provinsi. Pemkab berharap proses tersebut selesai pada akhir Oktober sehingga pelaksanaan anggaran perubahan dapat dimulai pada awal November.
Selain dana Banpres, Pemkab Pulang Pisau mengalokasikan BTT melalui APBD murni sebesar Rp1 miliar dan menambah Rp1 miliar untuk mendukung penanganan pada masa siaga darurat. Dalam APBD Perubahan, tambahan BTT sebesar Rp1 miliar juga direncanakan untuk mengantisipasi potensi bencana lain, terutama banjir saat musim hujan.
Wahyu berharap karhutla segera berakhir agar aktivitas masyarakat, perekonomian, dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana tanpa mengabaikan pelayanan publik. Mye/gie-red
