PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID – Sebanyak 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam), Kabupaten Kotawaringin Barat, menyampaikan aksi damai mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang Bumi Marunting Batu Aji, dan meminta pemerintah segera mengerahkan water bombing untuk memadamkan api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Aksi damai itu melibatkan DPK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kolam dan komunitas relawan yang digelar di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kamis (15/10/2026).
Perwakilan massa datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini resah akibat bencana karhutla dan kabut asap yang telah mengganggu aktivitas pendidikan, hingga merosotnya perekonomian masyarakat desa.
Kepala Desa Riam Durian, Yusuf, mengatakan aksi itu bukan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan menyampaikan kondisi nyata masyarakat di wilayah pinggiran yang membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, warga ingin memastikan negara hadir ketika masyarakat menghadapi dampak karhutla yang berkepanjangan.
“Kami ini tidak baik-baik saja di pinggiran desa. Ekonomi masyarakat terganggu, anak-anak sekolah diliburkan, dan relawan sudah berjuang siang malam. Kami hanya ingin diakui dan didengar,” ujar Yusuf.
Yusuf menyebut upaya pemadaman yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan satuan tugas (satgas) selama ini belum mampu menjangkau seluruh titik api. Kebakaran yang berlangsung sekitar empat bulan itu bahkan berdampak pada akses Jalan Kotawaringin Lama yang disebutnya sempat lumpuh akibat kobaran api.
Karena itu, pengerahan water bombing menjadi tuntutan utama warga. Yusuf menilai pemadaman dari darat semakin sulit dilakukan karena medan kebakaran dan kondisi di lapangan tidak memungkinkan relawan menembus sejumlah titik api. Ia meminta pemerintah pusat mencari solusi agar kebakaran tidak terus meluas.
Kepala Desa Lalang, Alfan, juga berharap pemerintah tidak berhenti pada kendala teknis penerbangan akibat terbatasnya jarak pandang. Ia meminta seluruh kekuatan yang memungkinkan, termasuk opsi dukungan pesawat dari unsur TNI Angkatan Udara, dikaji untuk mempercepat penanganan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil nyata agar kebakaran segera terkendali.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat. Mereka mendesak penetapan status darurat bencana nasional karhutla, pengerahan water bombing ke titik prioritas yang memungkinkan dijangkau, serta penyaluran bantuan cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.
Massa juga meminta pemerintah tidak mengabaikan pengorbanan relawan peduli api yang berada di garis depan pemadaman. Para relawan harus menghadapi panas ekstrem, kepulan asap, dan medan berat, sementara kemampuan mereka untuk menjangkau titik kebakaran semakin terbatas.
Tuntutan lainnya adalah penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk pencabutan izin korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Warga juga meminta lahan yang terbakar direhabilitasi dan dihijaukan kembali melalui program pemulihan ekosistem yang terencana, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat setempat.
Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyediakan rumah oksigen hingga ke sejumlah wilayah desa. Namun, ia berharap penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memberikan bantuan langsung bagi warga yang harus menghirup udara tidak sehat selama berbulan-bulan.
Bantuan yang diharapkan antara lain fasilitas pemurni udara atau air purifier, vitamin, layanan kesehatan bagi warga terdampak gangguan pernapasan, serta pasokan air bersih. Menurut Yusuf, kebutuhan tersebut mendesak, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Ia juga berharap pihak swasta ikut bergotong royong memberikan bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui aksi damai itu, perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk membuat keributan, melainkan menyampaikan suara masyarakat yang merasa belum mendapatkan penanganan sebanding dengan dampak yang dialami. Mereka meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, dan pihak swasta memperkuat koordinasi serta mempercepat langkah konkret di lapangan.
“Kami cinta negeri ini dan tidak ingin anarkis. Kami hanya ingin negara hadir. Masyarakat di desa sudah berjibaku, tetapi kami membutuhkan bantuan dan penanganan yang lebih serius. Tolong dengarkan suara kami dari pinggiran desa,” tegas Yusuf. uli/jsi-red
