PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan langkah pencegahan, serta mempertegas penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalteng. Selain fokus pada pemadaman dan pencegahan kebakaran, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan dan kabut asap tetap terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan pada pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan lahan diperkuat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kebakaran serupa pada masa mendatang.
“Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan tidak boleh lemah, karena pencegahan karhutla juga membutuhkan kepastian hukum dan tanggung jawab semua pihak,” tambahnya.
7.634 Kejadian Karhutla, Luas Terbakar 20.699 Hektare
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kalteng Ahmad Toyib mengatakan, hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare. Sementara secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, jumlah titik panas tercatat mencapai 371.692 titik, dengan 7.634 kejadian karhutla dan total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare.
Toyib menjelaskan, penanganan karhutla selama periode tersebut melibatkan 16.478 personel dari berbagai unsur, di antaranya BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, serta elemen masyarakat lainnya.
Distribusi Air Bersih Lebih dari 14 Juta Liter
Pemprov Kalteng juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dan kabut asap. Pemerintah membangun lebih dari 600 sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker. Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian sebesar Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.
BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran Gambut Masih Ada
Kepala BMKG Provinsi Kalteng Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan di wilayah Kalteng berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh daerah.
Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla masih perlu dipertahankan, terutama di kawasan gambut. Pasalnya, kebakaran pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api yang terlihat di permukaan sudah berhasil dipadamkan.
“Awal musim hujan di Kalimantan Tengah tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah. Karena itu, masyarakat dan seluruh pihak terkait tetap harus waspada. Hujan yang mulai turun belum tentu langsung menghilangkan potensi kebakaran, khususnya pada lahan gambut,” jelas Agung.
BMKG memprakirakan curah hujan akan mengalami peningkatan pada November 2026, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari.
Meski demikian, peningkatan curah hujan tidak berarti ancaman karhutla dapat sepenuhnya diabaikan. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru maupun kebakaran bawah permukaan pada lahan gambut.
Di sisi lain, memasuki musim hujan, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan, dan tanah longsor. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga serta kesiapan personel harus tetap dijaga dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.ldw/ded-red
