Hukrim  

Masyarakat Liku Mulya Sakti Tuntut Kejelasan Hak Tanah

LAPORKAN-Perwakilan masyarakat Bakran Sidik saat berada di Ditreskrimum Polda Kalteng, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA

NANGA BULIK/TABENGAN.CO.ID- Warga Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Kabupaten Lamandau, menuntut kejelasan hak atas tanah hutan produksi seluas 174 hektare. Permintaan ini dilayangkan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), terkait surat penyerahan dari PT Gemareksa Mekarsari pada 2022 lalu.

Pasalnya, selama 10 tahun lebih, sejak masa panen pada 2012 hingga 2022, tidak ada permasalahan atas lahan yang dimiliki masyarakat. Namun, setelah adanya Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), masyarakat merasa kegiatan mereka dibatasi.

Bakran Sidik, salah satu tokoh masyarakat, mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Meskipun ada surat pernyataan dari PT Gamareksa Mekarsari dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) serta pembayaran pajak oleh masyarakat, lahan masih menjadi perdebatan.

“Apakah tanah itu bisa diperjuangkan secara keabsahan, apa itu memang milik masyarakat atau tidak, tapi sampai sekarang terus berkutat dan tidak ada titik temunya, padahal surat pernyataan dari PT Gemareksa Mekarsari jelas tertulis serta ada Surat kepemilikan Tanah (SKT) dan masyarakat membayar pajak,” katanya, Senin (10/6).

Ia menerangkan, surat pernyataan dari Direktur PT Gemareksa Mekarsari Mohd Tarmizi Bin Mohd Taib menyatakan, jika ada lahan perusahaan yang ditemukan di luar Hak Guna Usaha (HGU) atau selain dari yang dicantumkan dalam surat pernyataan, maka perusahaan siap menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat.

“Itu artinya perusahaan menyerahkan kembali lahan seluas 174 hektare ke masyarakat,” ujarnya.

Ia menceritakan awal mulanya,  di tahun  2022 Pemda Lamandau menerima penyerahan lahan dari PT Gamareksa Mekarsari untuk mendirikan Gakpoktan dengan maksud membantu petani.

Namun, masyarakat merasa Gakpoktan tidak transparan terhadap mereka, sehingga memutuskan mundur dari keanggotaannya. Gakpoktan ini pun tidak memiliki kejelasan terhadap lahannya yang dimiliki.

“Sekarang, masyarakat harusnya mendapatkan manfaat dari ketelanjuran itu, bagi mereka kalau buah sawit itu menjadi masalah silakan ambil buahnya serta pohonnya,  namun lahannya milik masyarakat, kepastian hukumnya bagaimana serta keabsahannya kalau itu milik masyarakat ya kembalikan,” ucapnya.

Pihaknya mengharapkan agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dengan cara mencari titik temu atas kepemilikan tanah tersebut.

“Masyarakat desa Liku Mulya sakti ini sangat memohon kejelasan tanah milik masyarakat dan milik Gapoktan, kalau ada tanah milik Gapoktan silahkan atur milik Gapoktan yang mana, tetapi tanah 174 hektar masyarakat ini sudah jelas jangan sampai diserobot serta membatasi aktivitas masyarakat,” tegasnya. jef