SAMPIT/TABENGAM.CO.ID- – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mendukung langkah Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyita areal lahan yang dikelola perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit.
“Sepanjang itu menyalahi aturan kita tetap mendukung. Kalau dia melanggar aturan belum pelepasan dan segala macam ya kita harus dukung keputusan dari pemerintah,” ujar Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Sanggul Lumban Gaol, kepada wartawan, Senin (10/3).
Selama ini, menurut Sanggul, pemerintah sudah banyak memberikan kelonggaran dan toleransi agar perusahaan dapat mengurus perizinan yang diperlukan.
Sehingga jika akhirnya dilakukan tindakan penyitaan, merupakan hal yang wajar terlebih permasalahan terkait izin tersebut sudah dibahas sejak tahun 2007 sampai 2017 lalu.
“Ini namanya penertiban aturan. Aturan harus ditegakkan tapi saya harap jangan tebang pilih, karena kasihan juga pengusaha kalau mereka kolaps tentunya juga akan berdampak terhadap daerah,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar setelah dilakukan penyitaan hendaknya ada aturan terkait kondisi lahan yang sudah ada tanamannya tersebut. Siapa yang nanti memelihara tanaman yang ada, karena ia mengkhawatirkan tanaman yang ada di areal tersebut akan dijadikan bahan jarahan bagi sejumlah oknum. c-may
