PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menguatkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Farid Wajdi menegaskan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan terus dilakukan demi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pekerja.
“Hari ini kita bisa lihat semangat yang luar biasa dari seluruh ketua dan pengurus serikat pekerja yang hadir. Ini bukti bahwa perjuangan untuk kesejahteraan buruh adalah kerja bersama, bukan kerja satu pihak,” kata Farid, di Palangka Raya, Kamis (1/5).
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng telah mengambil beberapa kebijakan penting yang menyentuh langsung kebutuhan para pekerja. Salah satu yang utama adalah peningkatan upah minimum.
“Yang pertama, kita sudah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap daya beli dan kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Langkah berikutnya adalah mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh di kalangan pekerja. Pemerintah terus melakukan sosialisasi agar seluruh pekerja dapat terlindungi secara hukum dan kesehatan.
“Tadi dari pihak BPJS sudah memberikan pemaparan kepada para pengurus serikat pekerja. Saya mengajak semuanya, yang belum terdaftar ayo segera daftarkan. Jangan sampai ada pekerja yang tidak terlindungi,” ujar Farid dengan nada tegas namun bersahabat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan akan lebih efektif jika dilakukan secara kolaboratif.
“Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama. Pemerintah tidak hanya jadi wasit, tapi juga fasilitator solusi. Kita juga terus tingkatkan keterampilan para pekerja lewat pelatihan yang tersedia,” katanya.
Mengenai Tunjangan Hari Raya (THR), Farid menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi pekerja yang mengalami kendala. Sampai saat ini, pihaknya telah menerima 18 laporan.
“Dari 18 laporan tersebut, 11 sudah tuntas, 5 masih dalam proses, dan 2 laporan ditarik kembali karena sudah selesai secara internal. Jadi kami benar-benar serius memantau kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban ini,” paparnya.
Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada para penyandang disabilitas. Farid menyebut, Unit Layanan Disabilitas telah dibentuk di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan para pekerja disabilitas, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari kerja.
“Tahun lalu, kami menyelenggarakan pelatihan eksklusif bagi 20 penyandang disabilitas, termasuk tunanetra dan disabilitas fisik. Tahun ini kami perluas jangkauannya. Kita ingin semua warga, tanpa kecuali, punya akses terhadap pekerjaan yang layak,” jelasnya.
Farid juga mencontohkan keberhasilan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dalam membuka akses kerja bagi disabilitas.
“Duta Mall adalah contoh yang baik. Mereka meminta kami untuk menyeleksi calon tenaga kerja disabilitas, dan beberapa sudah diterima bekerja, bahkan ada yang menjadi supervisor. Ini luar biasa,” ungkapnya dengan bangga.
Tak ketinggalan, isu kesetaraan gender juga menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja. Farid menegaskan, perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki dalam dunia kerja.
“Banyak kepala dinas perempuan di Kalteng. Saat saya turun ke daerah, saya juga bertemu dengan manajer-manajer perempuan. Ini bukti bahwa perempuan mampu memimpin dan bersaing. Tidak boleh ada diskriminasi gender di tempat kerja,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Farid mengajak seluruh pihak pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat untuk terus mendorong perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pekerja di Kalteng.
“Kesejahteraan pekerja bukan hanya soal upah, tapi juga perlindungan, kesempatan, dan rasa keadilan. Mari kita wujudkan itu bersama, tanpa diskriminasi,” pungkasnya. ldw
