PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menyarankan agar proyek jalan khusus yang menghubungkan wilayah Sei Hanyo dan Sungai Mangkutup dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Ia juga mendorong penerapan sistem berbayar bagi setiap kendaraan, terutama milik perusahaan, yang memanfaatkan jalan tersebut.
“Kalau sudah menjadi program pemerintah daerah, polanya saja nanti bagaimana. Kalau saran kami itu pola berbayar. Siapa pun yang melintasi jalan itu, apalagi sifatnya usaha, itu mereka berbayar,” ujar Lohing Simon, Selasa (1/7).
Ia menjelaskan, pembangunan jalan hauling itu saat ini telah mencapai sekitar 70 persen. Sebelumya, Pemerintah Provinsi Kalteng menjelaskan Proyek Jalan khusus ini tidak menggunakan dana APBD maupun APBN, melainkan dibiayai oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama dengan sejumlah perusahaan.
“Jalan ini kan memang dirancang sebagai jalur alternatif untuk kendaraan berat milik perusahaan agar tidak lagi merusak jalan umum seperti ruas Palangka Raya–Kuala Kurun,” jelasnya.
Lohing menyebutkan, pengelolaan oleh Perusda akan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur sistem kerja sama operasional secara fleksibel dan efisien, termasuk dalam penentuan pola kemitraan.
“Pengelolaannya, pemiliknya, ya kita serahkan ke perusahaan daerah. Tinggal perusahaan daerah ini bagaimana nantinya mereka bekerja sama dengan pihak ketiga yang mampu memback up Perusda,” terang politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia berharap proyek ini bisa diselesaikan maksimal dalam dua tahun ke depan, atau bahkan lebih cepat jika memungkinkan. “Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini berjalan terus program ini supaya cepat, jangan sampai lebih dua tahun agar jalan (Palangka Raya–Kuala Kurun) tidak hancur lagi,” pungkasnya. Jef
