PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan santai dengan Gubernur H Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, Jumat (8/8).
Kegiatan dimulai dengan jalan santai bersama menyusuri kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur H Agustiar Sabran, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Leonard S Ampung, serta perangkat daerah.
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menegaskan, pihaknya mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur H Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H Edy Pratowo.
Arton juga memberikan apresiasi atas langkah konkret yang diambil Gubernur dalam mengefektifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Ini patut diapresiasi. Dalam dua hari terakhir, kami mengundang Bank Kalteng, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Mereka adalah instansi strategis yang mendukung Gubernur dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, mulai 2025 dan seterusnya,” ujar Arton.
Meski demikian, ia mengkritisi sistem pendataan alat berat yang dinilai masih lemah karena hanya mengandalkan laporan dari pengusaha.
“Pendataan harus sampai ke lapangan. Kami menilai, kalaupun ada, hanya sekitar 0,01 persen pengusaha yang jujur melaporkan aset alat beratnya untuk dikenakan pajak,” tegasnya.
Arton mendorong pembentukan tim terpadu atau satgas yang diberikan kewenangan melakukan pendataan langsung di lapangan. Menurutnya, langkah ini juga relevan untuk pengawasan pungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produksi batu bara di Kalteng.
“Kalau ESDM bilang datanya dari pusat, saat rekonsiliasi bagi hasil kita tidak punya data riil, hanya menerima laporan dari pusat. Kita khawatir ada potensi ketidakjujuran. Satgas terpadu bersama pemkab dan pemkot ini penting, supaya data yang kita bawa saat rekonsiliasi adalah data yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur H Agustiar Sabran menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menjadi bagian dari visi-misi pemerintahannya.
“Kalau mau lihat, lihat visi misi kami. Infrastruktur dan kesehatan menjadi prioritas, dan untuk mendukungnya PAD harus dioptimalkan,” ujarnya.
Agustiar menyebut pihaknya telah memetakan tiga zona strategis untuk peningkatan PAD. Ia juga menyoroti sejumlah potensi yang bisa dioptimalkan, seperti sektor BBM dengan plat KH, Bank Kalteng, pajak dari alat berat, air permukaan, dan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
“Begitu saya menjabat, itu langsung menjadi sorotan kami. Tapi untuk mengoptimalkan PAD tidak bisa dilakukan sendiri. Kami menggandeng DPRD, kejaksaan, kepolisian, Korem, dan pihak-pihak lain yang bisa mendukung,” terangnya. ldw
