PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar International Seminar Day of The World’s Indigenous People 2025 atau Pempung Hai Borneo 2025, di Palangka Raya, Jumat (22/8).
Pembukaan Seminar internasional ini diikuti para tokoh adat, pemimpin masyarakat Dayak dari Kalimantan, Borneo, hingga mancanegara. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga jati diri masyarakat adat Dayak sekaligus mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.
Empat narasumber utama hadir pada hari pertama seminar untuk memaparkan pandangan mereka, yakni Dr Agustin Teras Narang Anggota DPD RI Kalteng sekaligus Tokoh dan Mantan Gubernur Kalteng, Dr Drs Marthin Billa Presiden MADN, Douglas Alau Tayan Sekretaris Jenderal Dayak National Congress (DNC) dan Datuk Dr Jeffrey Kitingan, Presiden Borneo Dayak Forum.
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dalam sambutannya menegaskan, momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia harus menjadi titik kebangkitan masyarakat Dayak.
“Dengan semangat Huma Betang, dengan pondasi keberagaman dan kebersamaan, orang Dayak harus merdeka dari kemiskinan, harus merdeka dari pengangguran, dan harus merdeka dari kebodohan. Momentum hari ini adalah kebersamaan kita untuk menggantang utus orang Dayak, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, agar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri dengan kearifan lokal dalam bingkai NKRI,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Adat Dayak dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan seminar ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga forum membangun komitmen bersama para pemimpin Dayak di Kalimantan dan Borneo.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen melindungi masyarakat adat Dayak, seperti tertuang dalam visi misi pembangunan kami, yaitu mengangkat martabat orang Dayak. Cita-cita kami jelas, masyarakat Dayak jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri,” ujar Agustiar.
Ia memaparkan sejumlah program yang kini digulirkan, di antaranya pembangunan dari desa dan pedalaman ke kota dengan anggaran Rp150 miliar yang dibagi untuk 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah. Selain itu, Pemprov juga menyiapkan pendidikan gratis dan target Satu Rumah Satu Sarjana.
“Kami ingin anak-anak pedalaman bukan hanya unggul SDM-nya, tapi juga memiliki karakter. Karena itu kami melibatkan tokoh agama, baik pendeta maupun ustaz, agar generasi Dayak tumbuh dengan karakter yang kuat,” ungkapnya.
Gubernur juga mengingatkan kembali tonggak sejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, yang menjadi dasar persatuan Dayak.
“Semangat yang lahir di tepi Sungai Kahayan itu tidak pernah padam. Kini menemukan bentuk barunya melalui seminar internasional ini yang diharapkan dapat membangkitkan kebersamaan lintas batas, lintas daerah, dan lintas negara,” tandasnya.
Sementara itu, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Marthin Billa, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalteng yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan besar ini.
“Tema kegiatan kita sangat menarik dan strategis, ada lima hal strategis yang menjadi fokus kita, yakni peningkatan SDM Dayak, pengakuan hak partisipasi politik, pengelolaan hutan adat dan kedaulatan lingkungan, dekolonisasi pengetahuan serta advokasi global, dan pelestarian adat istiadat menghadapi era digital,” ucap Marthin.
Ia menegaskan, masyarakat Dayak harus semakin bersatu dan solid, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, maupun di mana pun berada. Ldw
