PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam (SDA) untuk daerah penghasil.
Menurutnya, dari 38 provinsi di Indonesia, ada 10 provinsi terbesar yang menjadi penyumbang utama penerimaan negara bukan pajak (PNBP), salah satunya Kalteng.
“Terkait DBH dari sumber daya alam, pada 10 provinsi terbesar dari 38 provinsi yang menghasilkan, penerimaan nasional bukan pajak itu ditarik oleh pusat jumlahnya triliunan. Namun persentase pembagiannya tidak seimbang dengan daerah penghasil,” kata Edy Pratowo di Palangka Raya, Jumat (19/9).
Ia menegaskan, Kalteng kini harus dipandang sebagai wilayah strategis masa depan dalam kontribusi SDA.
“Pak Prabowo menyampaikan, Kaltim itu masa lalu, Kalimantan Selatan itu masa kemarin, sedangkan Kalteng adalah masa depan. Jadi hasil sumber daya alam yang ada harus dipandang sebagai penopang pembangunan ke depan,” tegasnya.
Edy menjelaskan, aspirasi ini tidak hanya disuarakan oleh Kalteng, melainkan juga menjadi perhatian bersama melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Ada tim pokja yang akan menyampaikan hal ini melalui APPSI. Pak gubernur hadir dan ketuanya akan menyampaikan langsung ke pusat. Kami sebagai salah satu anggota penyumbang terbesar ketiga dari 10 provinsi itu berharap ada rasa keadilan dari pemerintah pusat. Regulasi dan kebijakan harus bisa memberikan DBH yang proporsional untuk daerah,” ujarnya.
Tukin DPRD
Selain isu DBH, Edy juga menyinggung wacana terkait tunjangan kinerja bagi DPRD provinsi. Ia menyebut, setiap kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
“Prinsipnya, memang ada peraturan yang mengatur kedudukan protokoler anggota DPRD terkait keuangan. Tetapi, kalau ada perhitungan, kita harus melihat kategori provinsi, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Dengan situasi anggaran kita yang terbatas, tentu ini harus menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Ia menekankan, kebijakan yang diambil pemerintah provinsi harus berpihak kepada masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak.
“Kami selalu memberikan masukan kepada Pak Gubernur supaya setiap keputusan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Mana yang lebih penting harus diprioritaskan. Kalau pun ada kebijakan baru, bisa dilakukan bertahap. Yang penting pada akhirnya bisa tuntas,” pungkas Edy.ldw
