JAKARTA/TABENGAN.CO.ID – Fraksi Partai NasDem di DPR RI, melalui anggotanya di Komisi I, Andina Thresia Narang B.Comm mendukung usulan kebijakan ‘satu orang satu akun’ untuk semua platform media sosial. Andina menilai kebijakan ini penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ruang digital di Indonesia.
Menurut Andina, isu-isu seperti akun palsu, hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring semakin marak dan mengancam kualitas demokrasi. Hal ini juga dapat mengganggu pelaku UMKM yang algoritmanya tertutup oleh akun-akun viral.
Meski begitu, Fraksi NasDem menekankan bahwa penerapan kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap seimbang antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi.
Andina menjelaskan bahwa platform besar seperti Meta sebenarnya sudah memiliki klasifikasi antara akun personal dan akun bisnis. Namun, implementasinya masih sering kecolongan karena banyak akun bot dan buzzer yang mudah muncul. Oleh karena itu, regulasi nasional perlu diperkuat untuk memastikan akun bot dan buzzer tidak memiliki celah, serta melindungi akun usaha, khususnya milik UMKM, agar tidak salah sasaran.
Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa tidak semua second account adalah buzzer. Banyak akun tambahan dikelola masyarakat untuk usaha kecil, promosi karya, atau mencari penghasilan tambahan. Kebijakan ini harus ramah bagi UMKM dan kreator agar penertiban ruang digital bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Usulan dan Mekanisme untuk menghasilkan regulasi yang adil dan proporsional, Andina mendorong adanya forum bersama antara DPR RI, pemerintah, akademisi, platform media sosial, dan perwakilan pelaku usaha. Keterlibatan semua pihak ini penting agar aturan yang dibuat kuat secara hukum dan berpihak pada kepentingan publik.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menegaskan perlunya mekanisme penindakan yang jelas terhadap akun bot dan buzzer. Pemerintah diharapkan dapat menyaring dan menindak tegas penyalahgunaan ruang digital.
Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk berperan aktif dalam menyusun regulasi yang adil dan proporsional. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha, serta menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. rmp
