Hentikan Pemotongan Transfer ke Daerah!

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengungkapkan, negara kita ini besar sekali, ada 38 provinsi, ditambah kabupaten dan kota hingga desa.

“Dalam hal ini daerah hingga desa ketika menerima anggaran dari negara, juga harus bisa mengoptimalkannya untuk bisa berdampak langsung bagi kesejahteraan,” ujar Teras merespons salah satu masyarakat penanggap dalam telewicara dialog di Radio Elshinta Jakarta, Sabtu (11/10).

Teras sepakat untuk terus mendorong, agar setiap anggaran negara memang harus bisa berdampak bagi rakyat, agar rakyat makin makmur dan sejahtera.

Menurut Teras, m‎omentum pemotongan Transfer ke Daerah diharapkan menjadi kesempatan bagi daerah untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan program pemerintahan daerah.

“Meski secara pribadi saya terus mendorong agar langkah pemotongan Transfer ke Daerah tidak diteruskan, agar daerah tidak kewalahan, tapi juga sepakat daerah memang mesti mengoptimalkan setiap sen anggaran yang dimiliki dengan tepat waktu, dan tepat sasaran, serta memenuhi prinsip transparansi,” katanya.

‎‎Ditegaskan, semua pihak termasuk pemerintah pusat pun, memang mesti dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara tepat sasaran serta menghasilkan dampak yang berkesinambungan di daerah. Melakukan pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan, membina dan mengawasi agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran, termasuk mendorong daya saing daerah, agar dapat meningkatkan kemandirian secara fiskal.

Mantan Gubernur Kalteng dua periode ini mengemukakan, d‎alam hal optimalisasi anggaran, sejak kuartal pertama sampai kuartal terakhir, diharapkan penyerapan dapat segera dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Dikatakan, pemangku kepentingan, khususnya pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mesti harmonis dan terus berkolaborasi mendorong serapan anggaran yang optimal serta tepat sasaran.

‎”‎DPD RI sebagai Wakil Daerah akan terus mengawal, agar daerah tidak kesulitan dengan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah. Dalam hal pengelolaan anggaran yang ada, agar secara optimal diarahkan prioritasnya pada kesejahteraan rakyat lewat layanan publik, bukan sekadar belanja pemerintah daerah itu sendiri. DPD RI juga berupaya mendesak guna terciptanya sinergitas semua pemangku kepentingan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat di daerah,” tandasnya. ist