PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran dalam bincang-bincang dengan Tabengan, Kamis (19/3/2026) lalu, menegaskan pihaknya berencana akan menerapkan Work Form Home (WFH) untuk ASN Provinsi Kalteng, menunggu regulasinya saja.
“Kita memang berencana akan menggelar WFH untuk ASN Provinsi Kalteng, dan tidak hanya itu saja, untuk penyegaran kemungkinan besar akan ada mutasi baru di bulan April 2026 ini,” tegasnya, didampingi Kadiskominfo Kalteng Rangga Lesmana dan Kadis PUPR Prof Ir Dr Juni Gultom.
Tidak hanya pernyataan itu saja, Gubernur pencetus keberagaman dan tetap satu dalam huma betang bingkai Pancasila ini juga membuka sedikit gambaran siapa yang akan menggantikan Plt Sekda Kalteng Ir Leonard S Ampung yang akan memasuki pensiun di April 2026 ini.
“Yang jelas, sesuai janji dan komitmen saya, non muslim (karena gubernur dan wakil gubernur muslim), tunggu saja tanggal mainnya,” ujarnya bercanda.
H Agustiar Sabran dan H Edy Pratowo juga memenuhi janji mereka pada masa kampanye dulu, yaitu bantuan sosial melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program ini tentunya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada Kamis (19/3/2026).
Gubernur menjelaskan, pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan (mapping) penerima bantuan sejak tahap awal. Ia mengakui proses awal menjadi tantangan terbesar, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
“Penentuan penerima berdasarkan regulasi dan fakta di lapangan. Tidak ada kaitannya dengan pilihan politik masyarakat. Yang pasti, bantuan Huma Betang diberikan kepada yang benar-benar berhak,” ujarnya.
Untuk menjamin transparansi, Pemprov Kalteng juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Bahkan, pemerintah berencana melibatkan kantor media sebagai tempat pengaduan.
“Saya ikhlaskan Hidup Saya untuk Masyarakat dan Membangun Kalteng. Dengan dana sangat terbatas ini, tetap saya wujudkan KHBS ini. Ini bukan sekadar pelaksanaan atau janji politik saja, akan tetapi ini merupakan komitmen dan wajib kami laksanakan untuk masyarakat,” tegas Gubernur, sambil menggeser 2 hp jadul miliknya.
Ia menegaskan, bantuan sosial harus bebas dari kepentingan politik, termasuk dalam momentum pemilihan kepala desa maupun ketua rukun tetangga (RT), pihaknya juga terus memantau setiap alur penyerahan KHBS kepada penerima manfaat.
Iia menjelaskan Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang terintegrasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan sosial lainnya.
“Kartu ini terintegrasi dan ditujukan bagi masyarakat yang berhak. Kami juga memastikan tidak ada penerima ganda, terutama dari kalangan mampu,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan evaluasi penerima bantuan setiap enam bulan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, dipersilakan untuk melapor agar dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pendataan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi berkomitmen terus meningkatkan PAD meski menghadapi berbagai tantangan, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalteng agar lebih sejahtera,” lanjutnya.
Di sektor ketahanan pangan, Agustiar menyebut Kalteng cukup kuat, khususnya dalam produksi padi. Namun, penguatan distribusi komoditas lain seperti sayur-mayur masih akan diatur melalui sistem klaster antarwilayah.
“Kita tidak kekurangan padi, ketahanan pangan kita cukup baik,” katanya.
Terkait potensi daerah, ia menyoroti luasnya kawasan hutan di Kalteng yang membatasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai solusi, pemerintah mendorong penguatan koperasi merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Agustiar juga menyoroti dugaan aktivitas pengangkutan pasir putih ke Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi mengurangi PAD dari sektor galian C. Ia meminta masyarakat dan media melaporkan jika menemukan hal tersebut.
“Jangan sampai potensi PAD kita hilang. Jika ada, silakan diberitakan dan dilaporkan kepada kami,” tegasnya. mak/red
