DPRD PROV. KALTENG

Jalan Nasional di DAS Barito Rusak Parah, Dewan Desak BPJN Perbaiki 

289
×

Jalan Nasional di DAS Barito Rusak Parah, Dewan Desak BPJN Perbaiki 

Sebarkan artikel ini
Jalan Nasional di DAS Barito Rusak Parah, Dewan Desak BPJN Perbaiki 
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman. FOTO HMS DPRD

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kondisi jalan nasional di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, mendesak pemerintah melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalteng untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada ruas jalan yang menghubungkan sejumlah kabupaten di daerah pemilihannya.

Wilayah yang dimaksud meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara hingga Murung Raya. Menurutnya, kondisi jalan di jalur tersebut tidak hanya sempit, tetapi juga mengalami kerusakan yang cukup serius dan berpotensi membahayakan pengguna.

“Pada prinsipnya, ruas jalan nasional di wilayah DAS Barito ini relatif sempit dan banyak yang mengalami kerusakan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan pengguna jalan,” ujar Sirajul Rahman, Selasa (31/3/2026).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti secara khusus ruas jalan dari Muara Teweh menuju Puruk Cahu yang dinilai paling memprihatinkan. Selain kondisi badan jalan yang rusak, jalur tersebut juga diapit jurang di sisi kiri dan kanan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

“Terutama dari Muara Teweh ke Puruk Cahu, itu kondisinya cukup parah. Apalagi di beberapa titik seperti KM 52 hingga Puruk Cahu, kerusakannya sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi ada jembatan di kawasan Bitan yang sudah mulai rusak dan tergenang air,” tegasnya.

Sirajul menilai, jika tidak segera ditangani, kerusakan infrastruktur tersebut dapat mengganggu arus transportasi dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan DAS Barito.

“Kami memohon kepada BPJN Kalteng agar memberi perhatian serius terhadap kondisi ini. Jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Jangan sampai kerusakan ini justru menghambat distribusi barang dan mobilitas warga,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret dari pemerintah pusat melalui instansi terkait, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Ini menyangkut kepentingan banyak orang. Perbaikan harus segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar,” pungkasnya.jef/red