PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai memunculkan berbagai masukan dari Komisi II DPRD Kalteng.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan Dinas Ketahanan Pangan.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu OPD yang layak dikaji kembali keberadaannya karena sebagian besar program ketahanan pangan saat ini juga dijalankan oleh dinas teknis lainnya.
“Saya juga bingung Dinas Ketahanan Pangan, Fungsi dia banyak diambil oleh dinas-dinas lain. Contohnya di sektor perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki program ketahanan pangan. Begitu juga di sektor pertanian dan peternakan ada di Dinas TPHP,” katanya.
Politikus PDIP itu menilai, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Dinas Ketahanan Pangan lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi dibandingkan program teknis yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kami melihat anggaran mereka juga terbatas. Tupoksinya lebih banyak koordinasi dan fasilitasi sehingga efektivitasnya perlu dievaluasi kembali,” ujarnya.
Karena itu, Bambang berpendapat fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan Dinas Ketahanan Pangan dapat diintegrasikan ke dalam OPD teknis yang memiliki program sejenis.
“Program ketahanan pangan sebenarnya sudah berjalan di masing-masing OPD teknis. Jadi menurut saya, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan bisa dipertimbangkan untuk dihapus atau digabung,” tegasnya.
Wacana tersebut sejalan dengan langkah Pemprov Kalteng yang tengah mengkaji penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran sebelumnya menyebut jumlah OPD yang saat ini mencapai 32 dinilai masih dapat dirampingkan menjadi sekitar 21 OPD yang lebih efektif dan efisien. jef/ded-red
