JAKARTA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (DPD RI Dapil Kalteng) Agustin Teras Narang menyatakan, Sidang Paripurna ke-11 DPD RI masa sidang V tahun sidang 2025-2026 yang digelar ini menandai masa reses segera dimulai. Penyerapan aspirasi masyarakat secara formal digelar untuk mendapat masukan dan bahan dalam rapat kerja pada masa sidang berikutnya.
”Pada masa sidang sebelumnya yang kami laporkan dalam sidang paripurna kali ini, kita melalui Komite I telah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat bersama kementerian terkait. Termasuk soal agenda pengawasan undang-undang terkait Penataan Ruang dan Aparatur Sipil Negara, pengelolaan aspirasi terkait Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, hingga pengawalan aspirasi kelompok masyarakat adat,” kata Teras Narang.
Secara kelembagaan juga pada sidang paripurna kali ini, ungkap Teras, DPD RI melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaannya. Sembari juga tentu menyiapkan berbagai terobosan kelembagaan untuk dapat memperkuat perjuangan daerah dan aspirasi masyarakat. Salah satunya mendesain ulang agar sidang paripurna bisa menjadi panggung perjuangan daerah bersama pemerintah daerah. Termasuk dalam soal legislasinya.
Pada halaman media sosial ini juga, mantan Gubernur Kalteng dua periode itu kerap menangkap aspirasi netizen Kalteng untuk disampaikan pada pemerintah pusat. Di antaranya soal usulan pembangunan infrastruktur, khususnya soal infrastruktur jalan di beberapa wilayah yang masih jauh dari kata layak dan aman.
Menurut dia, tentu saja untuk memastikan aspirasi ini terjawab baik, tidaklah mudah. Seperti biasanya, seringkali birokrasi yang panjang dan fokus setiap kepemimpinan pemerintah pusat yang berbeda, membuat kita semua mengalami tantangan dalam menjawabnya.
Terlebih situasi negara kita hari-hari ini memang jelas tidak mudah. Dampaknya banyak terasa ke berbagai daerah. Beberapa tahun lalu kita mengalami situasi Covid-19 yang melemahkan pundi-pundi negara serta kemampuannya melakukan pembangunan. Dalam setahun terakhir kita berhadapan lagi dengan situasi geopolitik dan pilihan efisiensi pemerintah pusat yang juga akhirnya menekan ruang fiskal daerah. Situasi yang serba salah bagi pemangku kepentingan daerah.
Secara pribadi, Teras terus berupaya menyuarakan kepentingan Kalteng dalam berbagai kesempatan. Termasuk agar pemerintah pusat menaruh atensi pada akses perhubungan yang sangat kita perlukan bagi optimalisasi mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tentu tidak mudah, namun harus terus kita perjuangkan. Meski satu sisi juga kita perlu realistis memahami situasi fiskal dan keuangan daerah yang sangat bergantung pada kondisi pusat.
”Saya sangat berharap seluruh elemen sosial politik di Kalteng bisa semakin solid dan bergerak bersama memperjuangkan kemajuan daerah kita. Bersama memilih prioritas pembangunan yang secara bersama dengan pemangku kepentingan daerah kita suarakan. Dengan demikian gema perjuangan aspirasi bisa menjadi lebih kuat, lebih solid, lebih berdaya,” ujar tokoh Dayak Kalteng tersebut. red
