-
PEMPROV KALTENG

Sekda Linae: CSR Bank Kalteng Perkuat Program Pembangunan Daerah

162
×

Sekda Linae: CSR Bank Kalteng Perkuat Program Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini
KEMITRAAN- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden membuka Workshop Kemitraan bertema "Menyelaraskan CSR Bank Kalteng untuk Optimalisasi Program Daerah Tahun 2026" di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (22/7/2026). FOTO BIRO ADPIM KALTENG
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden secara resmi membuka Workshop Kemitraan bertema “Menyelaraskan CSR Bank Kalteng untuk Optimalisasi Program Daerah Tahun 2026” di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan PT Bank Kalteng dalam mengarahkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Workshop dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, manajemen PT Bank Kalteng, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR.

Direktur Utama PT Bank Kalteng, Maslipansyah, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan workshop merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kalteng yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026. Salah satu keputusan penting dalam RUPS tersebut ialah kebijakan mengenai pembagian dan penyaluran dana CSR.

Ia mengatakan, dana CSR nantinya dialokasikan kepada dua pihak, yakni Bank Kalteng sebagai identitas perusahaan serta para pemegang saham yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Kalteng dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.

“Workshop ini menjadi sangat penting karena CSR bukan hanya merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Maslipansyah.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keberhasilan pembangunan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam konteks tersebut, program CSR memiliki peran strategis sebagai instrumen yang mampu mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga penguatan infrastruktur sosial,” ujar Linae.

Ia menambahkan, tema workshop yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Keselarasan antara program CSR dan prioritas pembangunan pemerintah daerah dinilai mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat, menghindari tumpang tindih program, sekaligus memastikan setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Lewat workshop ini diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi, tata kelola, serta implementasi CSR yang berorientasi pada keberlanjutan sehingga program yang dijalankan semakin efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Linae juga berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program CSR PT Bank Kalteng pada masa mendatang.

“Saya berharap melalui diskusi dan pertukaran pengalaman pada workshop ini akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, serta langkah-langkah konkret yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR PT Bank Kalteng yang semakin efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Kalteng bersama PT Bank Kalteng berkomitmen memperkuat kemitraan dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR sebagai salah satu instrumen pendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. ldw/ded-red

 

-
-
-