PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sejumlah akademisi dan pakar gambut dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Palangka Raya (UPR), dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan masukan strategis terkait penanganan persoalan tersebut.
Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berdiskusi langsung dengan para akademisi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekosistem gambut, khususnya upaya pencegahan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pertemuan itu. Di antaranya langkah strategis mencegah terjadinya karhutla, penanganan fenomena khusus yang terjadi pada ekosistem lahan gambut, serta peluang pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat yang tinggal di kawasan hidrologis gambut.
Dari UPR, hadir Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Drs. Darmae Nasir, M.Si., M.A., Ph.D serta Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR Dr. Hendrik Segah, S.Hut., M.Si.
Kehadiran dua akademisi UPR tersebut menjadi bagian dari keterlibatan perguruan tinggi dalam memberikan perspektif ilmiah terhadap persoalan gambut dan karhutla yang selama ini menjadi tantangan lingkungan di sejumlah wilayah Indonesia.
Selain akademisi UPR, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dan Bambang Kun Cahyono dari Universitas Gadjah Mada, Ahmad Kurnain dari Universitas Lambung Mangkurat, serta Zakaria Amsari dari Universitas Tanjungpura.
Turut hadir Yulianto S Nugroho dan Muhammad Agung Santoso dari Universitas Indonesia, Haris Gunawan dan Sigit Sutikno dari Universitas Riau, Asmari Saad dari Universitas Jambi, serta Puji Lestari, Indratmo Soekarno dan Elham Sumarga dari Institut Teknologi Bandung.
Selain itu, hadir Made Hesti Lestari dari BRIN dan Ati Dwi Hurhayati dari IPB.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menginisiasi pembentukan badan khusus yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan serta pengelolaan gambut dan mangrove. Badan tersebut nantinya akan melibatkan para pakar dan profesional di bidang terkait.
Enam provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam pengelolaan gambut dan mangrove, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Keterlibatan akademisi dalam forum tersebut dinilai menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam menangani persoalan karhutla dan ekosistem gambut. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga memberikan masukan berbasis sains bagi penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
Khusus bagi UPR, keterlibatan tersebut sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi di Kalimantan Tengah dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan lingkungan, terutama karhutla dan pengelolaan gambut yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ekologis dan kehidupan masyarakat di daerah. rmp/rca-red
