PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Di tengah panasnya medan dan kepungan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), para relawan dan petugas tetap turun ke lapangan untuk membantu memadamkan api. Namun dibalik perjuangan tersebut, muncul persoalan lain yang kini menjadi perhatian DPRD Palangka Raya, yakni honor yang disebut belum diterima hampir dua bulan.
Temuan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Palangka Raya Arief M Norkim, Sabtu (26/9/2026), setelah melakukan pemantauan sekaligus berdialog dengan sejumlah petugas dan relawan yang masih aktif menangani karhutla.
Dari pertemuan tersebut, Arief mengatakan, sejumlah satgas dan relawan menyampaikan bahwa hak mereka berupa honor belum dibayarkan selama hampir dua bulan.
“Dari hasil pertemuan kami dengan sejumlah satgas dan relawan di lapangan, mereka menyampaikan bahwa honor yang menjadi hak mereka hingga kini belum diterima selama hampir dua bulan,” sebutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera mendapat kejelasan dari pemerintah daerah. Terutama mengenai ketersediaan anggaran untuk membayarkan honor para petugas yang selama ini tetap menjalankan tugas di tengah situasi karhutla.
Komisi III, lanjut Arief, perlu memastikan apakah anggaran untuk pembayaran honor tersebut masih tersedia dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD Perubahan.
“Kami perlu mengetahui secara jelas apakah anggaran pada APBD murni 2026 masih tersedia untuk pembayaran honor tersebut atau justru harus menunggu pengesahan APBD Perubahan,” katanya.
Ia menilai keterlambatan pembayaran perlu segera mendapatkan kepastian agar tidak berdampak pada semangat para relawan yang masih menjalankan tugas penanganan karhutla.
Apalagi, honor yang diterima petugas karhutla disebut sekitar Rp100 ribu per orang setiap hari. Jika pembayaran tertunda hampir dua bulan, jumlah yang seharusnya diterima tentu menjadi cukup berarti bagi para petugas yang tetap menjalankan tugas di tengah kondisi sulit.
“Jangan sampai pembayaran ini terus tertunda. Mereka masih bertugas di lapangan dan membutuhkan kepastian terkait hak yang seharusnya diterima,” tegasnya.
Arief mengatakan, apabila pembayaran memang harus menunggu dukungan anggaran melalui APBD Perubahan, maka proses tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pencairan honor tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Kalau memang diperlukan dukungan dari APBD Perubahan, maka proses pembahasannya harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pembayaran kepada petugas,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan penyelesaian APBD Perubahan menjadi salah satu langkah penting apabila ketersediaan anggaran tersebut menjadi syarat untuk merealisasikan pembayaran honor satgas dan relawan karhutla.
Bagi Arief, perhatian terhadap persoalan honor tidak terlepas dari besarnya kontribusi para petugas dan relawan dalam pengendalian karhutla. Mereka tetap berada di lapangan ketika ancaman api dan asap masih terjadi di sejumlah wilayah.
Karena itu, setelah seluruh persyaratan administrasi dan anggaran terpenuhi, ia meminta pembayaran segera direalisasikan.
“Harapan kami, setelah anggaran tersedia dan mekanisme pencairan dapat dilakukan, pembayaran honor tersebut segera diselesaikan sehingga para petugas tidak perlu menunggu lebih lama,” pungkasnya. nws/fwa-red
