PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino tidak hanya berpotensi menyulitkan masyarakat mendapatkan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menghadapi kondisi tersebut, kesiapan pemerintah dan keterlibatan seluruh pihak dinilai menjadi kunci untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Ketua Komisi III DPRD Palangka Raya Sigit Widodo, mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi, mulai dari memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat hingga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla agar tidak semakin meluas.
Menurutnya, penyaluran bantuan air bersih yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah penting untuk membantu warga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
Namun, ia mengingatkan agar bantuan tersebut tidak sekadar disalurkan, tetapi juga harus didukung pemetaan wilayah terdampak secara cermat. Dengan demikian, distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Bantuan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan distribusinya tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang benar-benar terdampak,” ujar Sigit, Rabu (21/10/2026).
Selain bantuan sementara, Sigit menilai penyediaan infrastruktur air bersih perlu menjadi perhatian serius. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah membangun sumur bor di kawasan yang mengalami keterbatasan sumber air.
Keberadaan sumur bor diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk mandi maupun memperoleh air minum. Karena itu, pembangunan sarana tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Sigit mengingatkan bahwa kondisi cuaca kering juga harus diwaspadai karena dapat meningkatkan ancaman karhutla. Menurutnya, langkah pencegahan tidak boleh dilakukan setelah kebakaran terjadi, melainkan harus dipersiapkan sejak dini.
Kesiapan personel, ketersediaan peralatan pemadam, hingga koordinasi antarlembaga perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi kebakaran. Dengan persiapan yang matang, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.
Sigit menegaskan, upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan, serta masyarakat harus mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki komitmen serta kesiapan yang sama,” katanya. nws/fwa-red
