PALANGKA RAYA/tabengan.com – Moment pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Daerah yang menyelenggarakan sudah mulai bersiap sejak saat ini. Kendati masih belum dimulai, namum gaungnya sudah menjadi pembicaraan hangat di lingkup masyarakat dan unsur lainnya.
Hal itu juga tidak luput, dari perhatian jajaran DPRD Kalteng. Salah satunya adalah wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas, Dr P Lantas Sinaga.
Terkait itu dirinya berharap, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bersikap netral. “Jangan sampai jajaran abdi negara terlibat politik praktis,” ucapnya disela-sela rapat kerja, belum lama ini.
Kendati ASN memiliki hak untuk memilih, namun tidak secara langsung memperlihatkan diri mendukung salah satu paslon.
Ditegaskannya sesuai dengan instruksi Mendagri, abdi negara jangan sampai ada keberpihakan apapun. Kalau terbukti tidak netral dan terlibat politik praktis, bisa saja terkena sanksi yang ada di UU No 5 Tahun 2014, tentang ASN. Selain itu dirinya juga mengharapkan, masing-masing para calon yang mendaftar berangkat dengan sportivitas.
“Ide serta gagasan yang dikedepankan bisa berupa konsep positif dalam membangun daerah,” ucapnya. Tentunya jangan menggunakan isu SARA dalam pelaksanaan kampanye nantinya baik oleh calon ataupun tim suksesnya.
Apalagi Kalteng merupakan provinsi yang sejak lama menggunakan filosofi huma betang. Artinya sudah sangat kuat dan mengakar.
Kondisi itu jangan sampai terusik, oleh pihak-pihak yang ingin mengedepankan kepentingan pribadi misalnya saja untuk memenangkan politik, dengan cara yang tidak fair (sportif). Falsafah yang ada turun temurun itu harus dijaga. Jangan sampai suhu politik di Kalteng memanas akibat isu-isu yang memunculkan potensi gejolak massa.
Legislator dari Partai Hanura itu mengatakan, KPU dan Banwaslu, juga memiliki andil untuk itu.
Dalam pelaksanaannya keduanya bisa aktif untuk terus menyosialisasikan, aturan dan tata cara tahapan pilkada yang baik. Kendati belum dimulai, namun tidak ada salahnya memberikan imbauan positif secara dini.
Tujuannya agar pesta demokrasi berjalan lancar serta meningkatkan partisipasi masyarakat, agar tidak golput. Dijelaskannya UU Pilkada juga harus disosialisasikan secara luas. Bisa melalui baliho, iklan, dan lainnya.
Selain itu Gembala GBI Barigas Palangka Raya itu berharap, pelaksanaan pilkada serentak itu berjalan lancar dan damai. Masyarakat diharapkan bisa memilih pilihannya masing-masing.
Tentunya dengan pelaksanaan yang positif, tanpa adanya provokasi yang merusak persatuan serta kesatuan. “Boleh saja berbeda pilihan, namun jangan sampai memunculkan persaingan dalam artian negatif. Apalagi Provinsi Kalteng menjadi salah satu penyelenggaraan pesta demokrasi yang cukup aman, apabila dibandingkan daerah lain dan itu yang harus dipertahankan,” ujar Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalteng itu mengakhiri. drn
