Hukrim  

Dua Pengemplang Pajak Segera Dijebloskan ke Sel

SAMPIT/tabengan.com – Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menerima penyerahan dua orang tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua tersangka pengemplang pajak itu berinisial SKA dan TP.

Penyerahan tersangka dan barang bukti perpajakan ini disaksikan langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalselteng Cucu Supriatna dan Kajari Kotim Hartono.

Kajari Kotim mengungkapkan, dalam kasus seperti ini setelah adanya penyerahan, maka tersangka bisa langsung ditahan.

“Kasus ini sudah banyak merugikan negara, dan kami sudah menyiapkan jaksa penyidik yang dipimpin oleh Kasi Pidsus,” terang Kajari Kotim, Selasa (10/12).

Sementara itu, Cucu Supriatna mengungkapkan, kasus perpajakan yang menjerat tersangka SKA juga melibatkan orang lain yang saat ini sudah dipidana, yaitu A. Terpidana A sudah divonis penjara 2 tahun dan 8 bulan serta denda Rp8.404.570.000.

Tersangka SKA terjerat kasus ini karena turut serta atau membantu secara bersama-sama dengan A melalui CV. MMM, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yaitu dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak yang isinya tidak benar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit.

Mereka menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau TBTS, untuk mengurangi pajak yang masih harus dibayar secara berturut-turut, sebagai perbuatan yang diteruskan setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun pajak 2012 sampai dengan 2015.

Perbuatan itu diduga melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16/2009.

Pelaku A melalui CV. MMM telah diputuskan bersalah berdasarkan putusan pengadilan negeri Sampit nomor: 111/Pid.B/2019/PN Spt dengan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 8 bulan serta denda Rp8.404.570.000. Akibat perbuatan tersangka tersebut, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp4.202.285.000.

Sedangkan untuk TP selaku penanggung jawab PT. DM, dia dijadikan tersangka karena telah menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN (SPT PPN) yang isinya tidak benar, dengan memperlihatkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) untuk mengurangi pajak yang masih harus dibayar, untuk periode masa pajak Januari sampai Desember 2014 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp324.437.980.

Tersangka TP diduga melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16/2009.

“Kami mengimbau seluruh wajib pajak agar menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan melakukan penghitungan pembayaran dan pelaporan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kondisi atau transaksi yang sebenarnya,” pungkas Cucu Supriatna. c-arb