ILLEGAL LOGGING-Masalah Kehutanan Tanggung Jawab Siapa?  

ILEGAL LOGGING - Wakapolda Kalteng Brigjen Pol. Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A., melihat barang bukti kayu yang berhasil diamankan di Mapolres Katingan usai menggelar konferensi pers di Mapolres Katingan. Kayu log yang diduga ilegal, lokasinya berada berdekatan Desa Mangkawuk Kabupaten Gunung Mas. Dugaan illegal logging Perbatasan antara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Kalteng. Illegal logging di Bartim dan jalan Negara rusak akibat aktivitas perusahaan mengangkut kayu di Perenggean beberapa waktu lalu. ISTIMEWA

* SDM Terbatas

* Anggaran Terbatas tapi Berusaha Maksimal Bekerja

* Dishut Pernah Tangkap Illegal Logging 2018

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyinggung kinerja Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng terkait masalah illegal logging atau pembalakan liar yang terjadi di Kalteng. Menyikapi itu, Kepala Dishut Kalteng Sri Suwanto melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dishut Kalteng Joni Harta, menjelaskan beberapa hal.

Masalah kehutanan, kata Joni, khususnya berkenaan dengan pembalakan liar tidak hanya menjadi tanggung jawab Dishut Kalteng semata. Ada sejumlah lembaga juga yang mendukung kinerja Dishut Kalteng dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan tanpa izin. Ada pihak kepolisian dan ada juga petugas dari kementerian.

Dishut, lanjut Joni, memang memiliki polisi hutan yang secara rutin melakukan patroli dan pengawasan terhadap hasil hutan yang diangkut. Pengawasan ini terus berjalan dengan memfungsikan unit pelayanan teknis (UPT) yang ada di kabupaten. Sejumlah kendala memang dihadapi petugas yang ada di lapangan dalam melakukan patroli juga pengawasan.

“Saya tegaskan, Dishut Kalteng melalui UPT yang ada di daerah, secara rutin melakukan pengawasan terhadap pengangkutan hasil hutan. Sekarang ini pun, patroli terus dilakukan demi menjadi hasil hutan. Kendalanya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki memang sangat terbatas, sehingga tidak mampu tercover keseluruhan,” kata Joni, saat dikonfirmasi terkait pengawasan terhadap pembalakan liar atau illegal logging di Kalteng, Kamis (26/8), di Palangka Raya.

SDM yang terbatas, jelas Joni, dibarengi pula dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk melakukan patroli. Meskipun SDM dan anggaran yang dimiliki terbatas, para petugas di lapangan terus melakukan pengawasan semaksimal mungkin, demi menjaga hutan Kalteng. Adanya instansi seperti kepolisian yang juga turut melakukan pengawasan, sedikit banyak membantu kinerja dalam melakukan pengawasan.

Sebagai catatan, terang Joni, Dishut Kalteng pernah melakukan penangkapan hasil illegal logging pada tahun 2018. Hasil penangkapan tersebut sudah diputuskan dan vonis rata-rata 1,5 tahun penjara. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan prestasi sendiri yang membutuhkan kerja keras dalam menyukseskannya.

Hasil penangkapan itu, sambung Joni, pelakunya tidak bisa dikatakan sebuah korporasi maupun pribadi. Intinya, apa yang ditangkap, itulah yang kemudian dilakukan proses hukum, sampai pada putusan pengadilan. Mencapai itu, sekarang ini Dishut Kalteng terus berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan di tengah segala keterbatasan. ded