*Ditjen Perbendaharaan Ingatkan Pemda dan OPD Siap
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kalteng meningkat menjadi Rp27,08 triliun pada tahun 2023. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng pun mengingatkan agar pemerintah daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) agar bersiap diri.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo mengatakan, alokasi APBN Kalteng 2023 sebanyak Rp27,08 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp20,69 triliun.
Adapun alokasi TKDD Kalteng pada 2023 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,59 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6,38 triliun, DAK Non Fisik Rp2 triliun, DAK Fisik Rp1,4 triliun, Dana Desa Rp1,21 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp88,3 miliar dan Hibah sebesar Rp3,1 miliar.
“Bertambahnya alokasi TKDD di Kalteng pada 2023 ini harus disikapi dengan kesiapan oleh Pemda dan OPD,” katanya, Kamis (22/12).
Dalam hal ini DJPB telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemda dan OPD agar alokasi TKDD 2023 dapat terserap sesuai tahapan. Seperti memproyeksikan penggunaan Silpa tahun anggaran 2022 dan segera merealisasikan kegiatan di awal tahun 2023.
Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2022 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKDD di awal tahun awal tahun 2023.
“Terakhir mempersiapkan langkah strategis di 2023 seperti lelang dini dan optimalisasi kegiatan di awal triwulan I 2023,” tuturnya.
Hari menambahkan, berkaca dari sepanjang tahun 2022 angka persentase yang dihasilkan di 2022, relatif lebih bagus kinerjanya dibanding persentase yang dicapai 2021. Namun demikian, ini disebabkan angka rupiah lebih kecil karena alokasi 2022 jauh di bawah 2021.
“Dari awal kita sudah memprediksi kalau angka penyerapan akan mencapai ideal pada kuartal keempat. Kinerja secara persentase kesanggupan satker pada September lebih bagus dibanding 2021,” tuturnya. fwa
