PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Pemilu, khususnya terhadap money politic atau politik uang.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Y Freddy Ering mengatakan, indikasi politik uang masih rentan terjadi, sehingga perlu pengawasan ketat dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu.
“Tentunya dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024, kita mendorong agar pemerintah melalui stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu seperti Bawaslu, bisa menekan seminimal mungkin terjadinya atau indikasi politik uang, baik dari Calon Legislatif (Caleg), Calon Kepala Daerah (Cakada) maupun masyarakat yang notabene pemilih,” ujar Freddy kepada Tabengan di gedung dewan, Rabu (1/3).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, sudah menjadi rahasia umum, politik uang masih marak terjadi dalam pelaksanaan Pemilu karena terbukanya peluang dari sejumlah oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari Caleg maupun Cakada.
“Di satu sisi, yang namanya politik uang masih marak terjadi karena masyarakat sendiri yang membuka peluang tersebut kepada para Caleg maupun Cakada dan hal tersebut merupakan fakta yang selama ini berulang saat pelaksanaan Pemilu. Sehingga isu politik uang kemungkinan tetap mendominasi,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar indikasi politik uang dapat ditekan semaksimal mungkin, guna mendapatkan Caleg maupun Cakada yang berkualitas serta mampu mengambil kebijakan yang benar-benar bersifat pro rakyat.
“Intinya pilih Caleg maupun Cakada yang benar-benar berkualitas, bukan karena isi tas dan ke depannya mampu mengambil kebijakan yang bersifat pro rakyat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. nvd
