PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sejumlah strategi dilakukan Kementerian Keuangan dalam mengantisipasi kenaikan angka inflasi pada tahun politik yang kini telah berjalan.
Di antaranya dengan mempertahankan suplai sejumlah komoditas yang menjadi pemicu angka inflasi hingga mendorong kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah selaku pengguna APBN untuk terus mengakselerasi kegiatan untuk penyerapan anggaran sesuai dengan tahapan.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan, selama tiga tahun belakangan ini pemerintah Indonesia terus berjuang menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Pihaknya pun optimis tidak akan terjadi inflasi secara berlebihan. Untuk itu beberapa mitigasi telah dilakukan untuk meminimalisir kenaikan inflasi, di antaranya dengan mengontrol betul harga komoditas yang bisa memicu inflasi.
“Kami dari Kemenkeu melakukan mitigasi sektor mana saja yang dapat memicu inflasi, seperti BBM, pangan dan kebutuhan pokok. Bisa dengan cara memberikan subsidi hingga penambahan suplai atau stok,” katanya saat mengikuti rilis perkembangan ekonomi dan fiskal Kalteng bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng, Kamis (27/7) sore.
Senada, Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo menerangkan, selain menjaga suplai komoditas terus tersedia, percepatan akselerasi penyerapan anggaran juga dapat memicu meminimalisir kenaikan angka inflasi, khususnya di Kalimantan Tengah.
Untuk itu, DJPb Kalteng terus mendorong agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat melakukan akselerasi kegiatan untuk penyerapan anggaran sesuai tahapan yang ditentukan.
“Kami selalu mengikuti berita dari BPS Kalteng, dorongan percepatan akselerasi kegiatan ternyata sangat berdampak untuk meminimalisir angka inflasi,” jelasnya.
Ke depan, pihaknya terus mendorong realisasi penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Mengingat pada September 2023 nanti, 10 kepala daerah di Kalteng akan habis masa jabatan.
Berkaca dari beberapa kabupaten yang sudah terlebih dulu kepala daerahnya berganti, memang ada kecenderungan terlambat, namun setelah dilakukan dorongan secara one on one, maka penyerapan anggaran dapat kembali berjalan sesuai tahapan.
“Ini menjadi perhatian kita juga ke depan dengan adanya 10 kepala daerah yang habis masa jabatan pada September nanti,” terangnya.
Dilanjutkan, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan di bulan Juni secara nominal, namun naik secara persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp213,6 miliar (15,2 persen) atau turun 5,6 persen (yoy).
Namun demikian, per 26 Juli 2023 kinerja penyaluran DAK Fisik merangkak naik dengan realisasi sebesar Rp433,81 miliar atau 30,93 persen.
Kemudian Realisasi Dana Desa mencapai Rp614,9 miliar (50,5 persen) atau naik sebesar 4,6 persen (yoy) per 30 Juni 2023. Dana Desa Reguler Tahap I dan BLT TW 1 telah salur di semua pemda.
“Masih banyak OPD Pemda yang harus terus didorong untuk melakukan input data kontrak atas kegiatan yang telah dikontrakkan sebagai syarat penyaluran,” pungkasnya. fwa
