+ Gaya Hidup Hedon, Keluarga Dorong Lakukan Korupsi
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Hari kedua pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadirkan para peserta dari eselon II di lingkungan Pemerintah Kalteng. Para peserta yang ikut adalah pasangan suami istri dari Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin, dan pasangan suami istri dari para kepala dinas, kepala badan, asisten, dan staf ahli.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana mengatakan, tema bimtek yang diusung KPK RI adalah Keluarga Berintegritas. Mengapa keluarga, sekarang ini banyak kasus tindak pidana korupsi (tipikor), justru melibatkan anggota keluarga. Penangkapan tersangka korupsi sekarang ini, justru bersama dengan keluarga.
Padahal, kata Wawan, harapan utamanya adalah keluarga sebagai benteng terakhir bagi seseorang untuk mencegah perbuatan korupsi. Justru yang terjadi sebaliknya, keluarga yang mendorong dilakukannya tindak pidana korupsi. Pejabat melakukan korupsi dengan berbagai dorongan salah satunya adalah gaya hidup hedon.
“Menyikapi hal itu, KPK RI melalui Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, memberikan bimtek kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, untuk mendapatkan pemahaman secara tepat apa itu tindak pidana korupsi, dan apa dampak negatif apabila melakukannya. Kemudian menanamkan nilai-nilai anti korupsi, salah satunya dengan kegiatan Jumat Bersepeda,” kata Wawan, saat diwawancara usai pembukaan kegiatan Bimtek Keluarga Berintegritas oleh KPK RI, di Palangka Raya, Jumat (4/8).
Nilai-nilai anti korupsi inilah, kata Wawan, yang seharusnya dapat diimplementasikan oleh pejebat-pejabat. Apabila nilai anti korupsi ini dapat diimplementasikan, maka tidak akan ada lagi gaya hidup hedon. Sebab, gaya hidup hedon lahir karena dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan. Kegiatan ini diharapkan melahirkan keluarga pejabat di Kalteng untuk tidak melakukan korupsi.
Wawan mengakui, sekarang ini jumlah pelaku tindak pidana korupsi terus bertambah. Sejak 2004 penindakan dimulai, setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Bagaimanapun, perbuatan korupsi itu terjadi karena ada kesempatan dan niat dari pelaku. Meskipun sistem sudah dibangun dengan sangat bagus, tapi ada niat dari pelaku untuk melakukan korupsi, maka sistem itu tidak akan berguna.
KPK, tegas Wawan, menilai tidak cukup hanya dengan penindakan dan juga pencegahan. Perlu ditingkatkan lagi dengan pendidikan. Tujuannya, apabila orang sudah tahu akan menutup niat untuk melakukan korupsi. Kembali, cara ini adalah bersifat individu. Penindakan akan terus ditingkatkan, dibarengi dengan pencegahan dan pendidikan. Bagaimanapun, apabila sudah terjadi kejahatan, tidak mungkin dibiarkan. ded
