PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengharapkan Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng pada 10 daerah yang sudah diusulkan ke Kemendagri, dijabat oleh putra daerah. Pemerintah pusat diharapkan bisa memberi kesempatan kepada putra putri daerah untuk bisa mengisi jabatan tersebut.
“Kita sangat berharap agar Pj Bupati dan Wali Kota nanti dijabat oleh putra daerah. Tentunya pejabat di daerah yang juga memenuhi syarat secara administrasi,” ujar Wiyatno, di Palangka Raya, baru-baru ini.
Ditambahkannya, keinginan ini sangat wajar, mengingat pejabat daerah terkait lebih memahami kondisi asli di daerah, sehingga berdampak positif pada kemudahan dalam koordinasi, komunikasi dan kerja sama berbagai pihak.
Namun dirinya juga menuturkan, apabila memang tidak bisa diakomodir secara keseluruhan, paling tidak bisa diberikan setengahnya untuk mengisi jabatan tersebut. Kendati begitu, dirinya tetap menyerahkan perihal soal Pj Bupati dan Wali Kota ke depan sepenuhnya pada Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan pihak Mendagri, yang mana ketiganya memiliki kewenangan dalam mengusulkan Pj.
“Memang bukan tidak mungkin nantinya nama Pj Bupati dan Wali Kota berasal dari Kemendagri. Karena memang penunjukan nama berdasarkan sejumlah pertimbangan yang ada,” ujarnya.
Maka, dirinya berharap hal ini bisa mendapat dukungan dari seluruh elemen di masyarakat, khususnya pada daerah penunjukan Pj ke depan.
Namun secara keseluruhan, terpenting adalah bagaimana Pj Kepala Daerah terkait bisa menjalankan roda pemerintahan ketika masa transisi. Bahkan, melanjutkan program pembangunan serta utamanya menjunjung tinggi netralitas dimasa pemilu mendatang.
Intinya, ujar Wiyatno, siapa pun yang diusulkan oleh DPRD setempat atau Gubernur Kalteng, pihaknya di DPRD Kalteng mendukung tindaklanjut tersebut.
DAD Minta Tony Ditetapkan Pj Bupati Pulpis
Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) merestui Sekretaris Daerah (Sekda) Pulpis Tony Harisinta menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pulpis.
“Alasan kenapa DAD Pulpis meminta agar Sekda Pulpis ini dapat menjabat sebagai Pj Bupati Pulpis, Tony Harisinta merupakan putra daerah asli Suku Dayak, dan Sekda Pulpis tentunya sudah menguasai medan,” kata Ketua DAD Kabupaten Pulpis Edvin Mandalla, Senin (14/8).
DAD Pulpis mengharapkan agar hal ini dapat didengar oleh pemerintah pusat. Apalagi, dipilihnya Sekda Pulpis menjabat sebagai Pj Sekda tentunya tidak perlu menunggu waktu lagi, dan sudah langsung bekerja menjalankan tugas.
“Jika misalnya dipilih dari luar atau pusat, tentunya mereka akan membutuhkan waktu dua, tiga sampai empat bulan tersita waktunya, seperti turun ke bawah memperkenalkan diri, belajar keadaan. Ini yang menjadi pertimbangan kami dari DAD, BATAMAD. Saya juga meyakini ormas-ormas lain juga mengharapkan, karena figur putra daerah ini yang menjadi Pj Bupati Pulpis, dan menurut kami yang paling tepat ini adalah saudara Tony Harisinta yang sekarang menjabat Sekda,” tegasnya.
Dikatakan Edvin, pencalonan Sekda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023 Calon Pejabat Daerah berdasarkan tiga pintu yakni dari usulan Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan merupakan prinsip dasar dari PP dimaksud.
Untuk Kabupaten Pulpis, dan calon dari DPRD berasal dari pejabat yang dianggap mampu menguasai daerah, baik dari aspek kepangkatan dan pengalaman memenuhi syarat, dan juga mempertimbangkan aspek kondusifitas dan stabilitas di Kabupaten Pulpis.
“Selama pemekaran, daerah kami aman dan tidak ada gejolak, dan mudah-mudahan Kemendagri dalam hal ini oleh Presiden RI Joko Widodo agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang di bawah,” katanya.
Edvin mengharapkan yang menjadi Pj Bupati nantinya adalah dari Suku Dayak, dan hal ini bukan bersifat SARA, tapi ini merupakan keinginan dan berdasarkan pertimbangan matang.
“Satu kali lagi, suka maupun tidak suka, Sekda Pulpis Tony Harisinta ini sudah menguasai medan, dan ini harapan kami agar dapat didengarkan. Apalagi mereka yang menjabat di Jakarta dan dari mana-mana itukan berdomisili tidak full di Pulpis. Jadi misalnya masalah aspek mengelola kebijakan pembangunan, pelaksanaan Pemerintahan dan kemasyarakatan di Pulpis ini akan terganggu, alangkah baiknya Presiden RI mempertimbangkan usulan kami ini,” pungkasnya. c-mye/drn
