Hukrim  

POLEMIK TANAH KALAMPANGAN-Laporan Warga Naik Penyidikan, Daryana Akan Lapor ke Propam

ISTIMEWA (ATAS)Kuasa Hukum Kelompok Tani Jadi Makmur Rusli Kliwon bersama dengan perwakilan kelompok tani, saat memberikan keterangan terkait dengan perkembangan kasus laporan dugaan pemalsuan, Jumat (5/4) di Palangka Raya. (BAWAH) Ketua Kalteng Watch Men Gumpul bersama Kasi Pemerintahan Kelurahan Sabaru Matheus dan Ketua Poktan Lewu Taheta Daryana bersama warga, Minggu (4/7).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Kuasa Hukum Kelompok Tani Jadi Makmur Rusli Kliwon menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada pihak kepolisian, yang sudah bergerak cepat menindaklanjuti laporan Kelompok Tani Jadi Makmur Kalampangan. Apresiasi diberikan, menyusul naiknya laporan dari penyelidikan ke penyidikan, sesuai dengan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan.

Rusli menjelaskan, perkara pelaporan terhadap DYN dan MJ ini berawal dari Alpian yang diputus Mahkamah Agung, bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 263 Tahun 2009 dinyatakan palsu. Meskipun dinyatakan palsu, namun surat ini diserahkan kepada DYN dan MJ dengan surat penyerahan tanggal 23 Januari 2020.

Kemudian, jelas Rusli, hasil pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, surat yang dimiliki DYN dan MJ untuk menguasai lahan tersebut, masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Kalampangan. Apa yang dilakukan ini, jelas melanggar Perwali 31 Tahun 2004 tentang Tata Batas. Ini menjadi dasar dan alasan dilaporkannya DYN yang juga Ketua Kelompok Tani Lewu Taheta dan MJ.

Berdasarkan surat penyerahan itu, lanjut Rusli, diterbitkanlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di Kelurahan Sabaru, sementara lahan yang dikuasai itu di Kelurahan Kalampangan. Berdasarkan peta yang dilakukan BPN Palangka Raya, lahan yang diserahkan ke DYN dan MJ itu jauh berada di dalam wilayah Kelurahan Kalampangan.

Sebelum SPT yang diterbitkan Kelurahan Sabaru, tegas Rusli, lahan tersebut merupakan milik dari Kelompok Tani Jadi Makmur. Ini sudah ada SPT yang dimiliki Kelompok Tani Jadi Makmur tahun 1997-1998. SPT sudah ada jauh-jauh hari dimiliki oleh Kelompok Tani Jadi Makmur, yang sekarang diklaim Kelompok Tani Lewu Taheta.

Berdasarkan bukti yang didapatkan, jelas Rusli, berupa sket perencanaan yang dimiliki Alpian. Jelas apa yang dilakukan Alpian ini sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, yang diduga diketahui oleh DYN dan MJ. SPT yang diterbitkan Kelurahan Sabaru diatas lahan di Kelurahan Kalampangan, nama jalan dan gang sama dengan desain peta yang dibuat oleh Alpian.

Rusli mengharapkan, Pj Wali Kota untuk dapat mengambil kebijakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ada perebutan yang dilakukan oleh Kelurahan Sabaru terhadap lahan Kelurahan Kalampangan. Kumpulkan Camat Sabangau, Lurah Sabaru, dan Lurah Kalampangan untuk dapat duduk bersama menyelesaikan perebutan lahan ini.

Rusli khawatir, persoalan ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah yang lebih luas. Sebab, kejadian tersebut berkaitan dengan perebutan wilayah administrasi.

Lahan Kelompok Jadi Makmur pada tahun 2006-2008 ada sejumlah proyek pemerintah yang masuk. Baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Sebab itu, di lokasi terdapat kanal-kanal dengan ukuran yang cukup besar.

“Terlepas dari kronologis yang saya jelaskan itu, kita sangat mengapresiasi langkah kepolisian yang sudah menaikan laporan ini, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya, ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan yang kita sampaikan ini,” tegas Rusli.

Dugaan pidananya, jelas Rusli, Alpian menggunakan surat yang dinyatakan MA palsu, yang kemudian diserahkan ke DYN dan MJ, dan digunakan untuk mengusai lahan. kemudian, menerbitkan SPT diatas lahan tersebut.

Menanggapi adanya pihak yang berkomentar di media sosial terkait naiknya proses penyidikan terhadap laporan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat palsu terhadap Daryana mendapat sorotan dari Men Gumpul selaku Kuasa Pendamping. Menurut Men Gumpul yang juga Ketua Satgas Anti Mafia Tanah pada Kalteng Watch tersebut, Minggu (7/4), Polisi seakan bekerja tidak profesional dan proporsional dalam kasus tersebut.

“Tidak pernah ditunjukan bukti yang digunakan untuk menjerat Daryana dalam perkara tersebut. Kalau kasusnya terus berlanjut, kami mempertimbangkan untuk melaporkan penyidik ke Propam Polda Kalteng,” tegas Men Gumpul selaku Kuasa Pendamping.

Gumpul menyebut pihak lain itu mengklaim lahan Poktan Lewu Taheta terletak di Kelurahan Kalampangan dan bukan di Kelurahan Sabaru. Klaim tersebut telah dibantah pihak Kelurahan Sabaru yang yakin tanah milik Poktan berada di Kelurahan Sabaru.

Dia menilai surat penyerahan tanah dari terpidana pemalsu surat tanah berinisial AAS kepada Daryana juga tidak dapat menjadi bukti, lantaran tidak dialihkan Daryana kepada orang lain.

 

Dugaan Surat Palsu Naik Penyidikan, Daryana Siap Lapor Propam

Menanggapi adanya pihak yang berkomentar pemberitaan di media sosial terkait naiknya proses penyidikan terhadap laporan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat palsu terhadap Daryana mendapat sorotan dari Men Gumpul selaku Kuasa Pendamping. Menurut Men Gumpul yang juga Ketua Satgas Anti Mafia Tanah pada Kalteng Watch tersebut, Minggu (7/4), Polisi seakan bekerja tidak profesional dan proporsional dalam kasus tersebut.

“Tidak pernah ditunjukan bukti yang digunakan untuk menjerat Daryana dalam perkara tersebut. Kalau kasusnya terus berlanjut, kami mempertimbangkan untuk melaporkan penyidik ke Propam Polda Kalteng,” tegas Men Gumpul selaku Kuasa Pendamping.

Menurut Gumpul, kasus tersebut kental ke arah klaim lahan milik Daryana dan Kelompok Tani (Poktan) Lewu Taheta oleh sejumlah pihak yang diduga dibekingi oknum aparat tertentu. Pihak lain tersebut bahkan dibekingi oknum aparat penegak hukum yang anehnya beralasan menjalankan tugas negara hendak mengeksekusi tanah berdasar putusan pidana atas AAS.

Gumpul menyebut pihak lain itu mengklaim lahan Poktan Lewu Taheta terletak di Kelurahan Kalampangan dan bukan di Kelurahan Sabaru. Klaim tersebut telah dibantah pihak Kelurahan Sabaru yang yakin tanah milik Poktan berada di Kelurahan Sabaru.

Dia menilai surat penyerahan tanah dari terpidana pemalsu surat tanah berinisial AAS kepada Daryana juga tidak dapat menjadi bukti, lantaran tidak dialihkan Daryana kepada orang lain.

“Pak Daryana ini juga korban,” tegas Gumpul.

Kemudian penyidik juga mengambil titik koordinat lahan milik Poktan Lewu Taheta dimana Daryana sebagai Ketuanya. Gumpul menyebutnya aneh karena lahan anggota poktan itu bukan dari AAS.

“Tanah yang diklaim AAS itu ratusan hektar yang terbagi dalam wilayah banyak Poktan. Sebagian bahkan diklaim sejumlah mantan pejabat atau untuk proyek pemerintah, namun tidak turut diperiksa dan diukur oleh penyidik,” ungkap Gumpul.

Menurut Gumpul, Daryana tidak pernah mengalihkan tanah yang dia dapat dari AAS kepada orang lain, Bahkan tanah itu tidak lagi Daryana urus atau bersihkan setelah perkara AAS terungkap. Menurutnya, tanah yang disebut pernah diklaim oleh AAS justru sekarang menjadi lokasi proyek pemerintah, termasuk proyek jambu kristal yang sempat viral.

Dari pantauan, proyek jambu kristal milik Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut sempat masuk ke ranah korupsi dan menjerat seorang pejabat pemerintah sebagai tersangka yang sempat mengembalikan uang Rp558 juta melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya. Namun belakangan kasus tersebut akhirnya dihentikan setelah dinyatakan tidak ada kerugian negara serta tidak ada niat jahat pelakunya. ded/ist