PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Aksi tak biasa dilakukan warga Jalan Temanggung Tilung III, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Sebagai bentuk protes terhadap jalan berlubang yang tergenang air dan tak kunjung diperbaiki, warga nekat menanam pohon pisang tepat di tengah jalan. Aksi ini sontak menarik perhatian publik dan menjadi simbol kekecewaan warga terhadap lambannya penanganan dari pemerintah.
Menurut warga, kerusakan jalan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, kondisi jalan yang rusak dan tergenang air ini sangat membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari dan musim hujan.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya Noorkhalis Ridha menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat.
“Tentu kita mendukung langkah masyarakat yang mengeluhkan soal perbaikan jalan, khususnya di Tilung III,” kata Noorkhalis, di Palangka Raya, Jumat (18/4).
Noorkhalis juga mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Ia berharap agar perbaikan bisa segera dilakukan demi kenyamanan dan keamanan warga sekitar.
“Kami mendorong Pemko Palangka Raya agar segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut,” katanya.
Ia juga mengapresiasi upaya Pemko Palangka Raya yang selama ini terus melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan serta drainase. Diharapkan respons terhadap laporan warga dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Terpisah, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan, pihaknya sudah menerima laporan terkait hal tersebut. Bahkan alat berat sudah diarahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan awal.
“Sudah, kan sudah (dapat laporan), dan hari ini akan masuk alat berat. Pada saat itu langsung saya minta alat berat untuk masuk dulu, memperbaiki. Nah apabila ingin menjadi perbaikan, prioritas dan lain-lain, cek dulu saya bilang, cek bahwa PBB-nya di sana lunas atau tidak,” ujar Fairid, Sabtu (19/4).
Fairid menjelaskan, pembangunan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, menurutnya, sangat penting agar masyarakat juga melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak agar program pembangunan bisa berjalan selaras dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita minta pembangunan, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Kalau memang warga di sana taat membayar pajak, ya itu hak mereka. Pasti akan kita prioritaskan,” lanjutnya.
Meski begitu, Fairid menegaskan, pemerintah tidak akan mengabaikan wilayah yang warganya belum membayar pajak. Namun, aspek itu tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas.
“Yang tidak (belum membayar pajak) pun bukan berarti tidak dibangun perbaikan. Tetapi paling tidak, setelah diperbaiki pun mari kita melaksanakan hak-haknya kita,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa wilayah Tilung, termasuk Jalan Temanggung Tilung III dan IV, memang menjadi salah satu titik yang termasuk dalam program pembangunan jalan, meskipun secara bertahap.
“Kalau Tilung III dan IV, perbaikan dulu, di daerah Tilung daerah Menteng, itu salah satu yang banyak program jalan. Ya bertahap dan berkelanjutan, tapi sekali lagi tadi, kami mempertimbangkan aspek lokal, aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga hak seperti PBB itu harus,” katanya.
Wali Kota juga mengimbau agar masyarakat tidak hanya menuntut hak, tetapi juga turut menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci pembangunan yang merata dan adil. nws
