SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Sejumlah alat berat yang diadakan untuk menunjang pembangunan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini nasibnya memprihatinkan. Bukannya mempercepat kemajuan infrastruktur dan pertanian, alat-alat tersebut malah terbengkalai di beberapa kecamatan, dan nyaris menjadi besi tua.
Temuan ini mencuatkan dugaan buruknya perencanaan dan lemahnya pengawasan dalam program pengadaan yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
“Program ini sejak awal memang terdengar menjanjikan, tapi sayangnya realisasi di lapangan jauh dari harapan. Tidak terencana, tidak terukur, bahkan tidak dipelihara dengan baik,” kata Rudy Irwandy, pengamat pengadaan barang dan jasa pemerintah, baru-baru ini.
Menurut dia, mangkraknya alat berat ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk nyata dari pemborosan anggaran daerah. Rudy bahkan mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan alat berat oleh Dinas Pertanian Kotim sejak 2021 hingga 2024.
“Ini sudah saatnya diusut. Jangan sampai kerugian negara terus berulang karena pengelolaan aset yang buruk,” tegasnya.
Ia menekankan, setiap belanja negara harus berujung pada manfaat langsung bagi masyarakat. “Evaluasi total terhadap program semacam ini diperlukan untuk mencegah pengulangan kesalahan yang sama,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kotim Rimbun meminta pemerintah daerah agar lebih ketat dalam mengawasi operasional alat berat bantuan pemerintah di setiap kecamatan.
Menurut Rimbun, pengawasan sangat penting dilakukan untuk memastikan agar alat berat tersebut benar-benar dimanfaatkan buat kepentingan masyarakat, khususnya bagi para petani.
“Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan kita minta Kepala Daerah, Bupati, dan pihak kecamatan untuk mengawasi operasionalnya alat berat bantuan pemerintah di tiap kecamatan. Karena menurut informasi, ada alat yang kurang ditangani sehingga tidak bisa dioperasionalkan,” ujar Rimbun, Kamis (15/5).
Ia menekankan, alat berat yang diberikan pemerintah untuk kecamatan seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Namun, adanya laporan bahwa beberapa alat berat tidak berfungsi optimal membuat pihaknya prihatin.
“Hal ini kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian supaya bisa memaksimalkan pengawasan terhadap operator-operator atau mereka yang bertanggung jawab di kecamatan. Jangan sampai ada alat berat yang hanya diam tanpa manfaat,” tegasnya.
Rimbun juga mengingatkan agar alat berat tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Karena hal itu dapat memicu konflik sosial atau kecemburuan sosial di tengah masyarakat, terutama para petani yang ada di sekitar kecamatan maupun desa.
Diharapkan, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti permintaan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan alat berat di kecamatan.
“Jika memang ada kendala teknis, segera perbaiki. Jika ada penyalahgunaan, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai bantuan yang diberikan pemerintah justru menimbulkan masalah baru di masyarakat,” pungkasnya. c-may
