PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Validitas survei preferensi mahasiswa terhadap figur Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) yang dirilis lembaga In-depth Politics, berada di bawah sorotan tajam. Selain diduga dilakukan tanpa izin resmi dari pihak universitas, metodologi dan motif di balik survei tersebut diduga kuat menyimpan agenda tersembunyi.
Selain dilakukan secara “kucing-kucingan” tanpa izin resmi universitas, metodologi survei tersebut diduga kuat merupakan alat propaganda untuk membunuh karakter calon pemimpin dari putra daerah Dayak.
Humas UPR menegaskan, lembaga survei tersebut tidak pernah melayangkan surat izin maupun pemberitahuan resmi untuk melakukan survei di lingkungan kampus.
“Kami sama sekali tidak menerima surat izin atau pemberitahuan apa pun,” tegas perwakilan Humas UPR, Kamis (23/4/2026).
Nada serupa datang dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Fakultas Hukum UPR, Tahasak Sahay, S.H., M.H., yang menyatakan, koordinasi internal dengan pihak fakultas hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menunjukkan hasil nihil.
“Ini diduga survei liar”. Semua mengaku tidak tahu-menahu,” cetus Tahasak.
Sementara itu, kritik keras datang dari praktisi hukum sekaligus tokoh muda Dayak, Dr. Ari Yunus Hendrawan. Ia menduga adanya manipulasi data melalui Google Form, yang sengaja disebar tanpa kontrol untuk membelokkan opini publik.
“Survei ini diduga bentuk pemutarbalikan fakta yang nyata! Tanpa verifikasi responden yang valid, angka yang diumumkan diyakini bukan suara mahasiswa, tapi diduga pesanan kelompok tertentu yang ingin mendepak putra daerah dari kursi pimpinan di tanahnya sendiri,” tegas Ari, yang juga Sekjen Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN).
Ari Yunus mengecam keras salah satu poin pertanyaan survei yang mempertanyakan apakah responden setuju dengan figur rektor dari lokal daerah. Menurutnya, pertanyaan itu adalah upaya provokatif untuk membenturkan masyarakat lokal dengan pendatang demi kepentingan kekuasaan.
“Pertanyaan itu punya motivasi busuk! Ini bukan penelitian ilmiah, tapi upaya adu domba dan rasisme terselubung yang berpotensi memicu keonaran dan isu SARA di Kalimantan Tengah,” tegas Ari dengan nada tinggi.
Sebagaimana pemberitaan di beberapa media, salah satu poin yang memicu kontroversi adalah klaim survei bahwa 88,32% responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan. Angka ini dinilai sebagai “angka ajaib” yang dipaksakan untuk menggiring opini bahwa putra daerah tidak layak memimpin UPR.
Saat dikonfirmasi, Roby Krystanto yang sebelumnya disebut-sebut sebagai Ketua Tim survei, justru melakukan klarifikasi bahwa dirinya hanya bertugas menyampaikan hasil, bukan Ketua Tim survei.
“Saya bukan ketua tim survei, namun hanya menyampaikan hasil survei” tutur Roby Krystanto .
Demi berimbangnya pemberitaan, wartawan ada mengirim beberapa pertanyaan, kepada Roby Krystanto:
- Secara Legalitas, apakah In-depth Politics, sudah terdaftar di asosiasi resmi, seperti PERSEPI, Asosiasi PRESISI, dan ASPEPPI?
- Apakah In-depth Politics, pernah melakukan survei serupa terkait pemilihan Rektor, kalau pernah dimana ?
- Ketika melakukan survei, apakah sudah berkoodinasi, atau meminta izin dengan pihak UPR, atau Fakultas masing-masing di UPR?
- Bolehkah kami mengetahui secara rinci, apa saja pertanyaan yang disampaikan kepada responden dan bagaimana cara penyampaiannya kepada para responden, dan bagaimana para responden mengirim jawaban mereka kepihak lembaga survei?
- Apakah pendanaan survei yang dilakukan didanai oleh pihak tertentu, atau bagaimana?
- Terkait hasil survei tersebut, cukup banyak pihak menilai, bahwa survei tersebut pesanan dan demi keuntungan pihak tertentu. Bagaimana tanggapan pihak In-depth Politics?
Menanggapi rentetan pertanyaan tersebut, Roby Krystanto memberikan jawaban via WhatsApp:
“Legalitas ada, terkait survei, pernah melakukan survei pada Pilkada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah. Survei disebarkan melalui Google Form yang ditujukan kepada mahasiswa, pendanaan survei secara mandiri. Pelaksanaan tanpa terafiliasi untuk menguntungkan pihak tertentu “
Tidak rincinya jawaban sebagaimana pertanyaan konfirmasi, semakin memperkuat kecurigaan bahwa hasil survei tersebut diduga hanyalah pesanan untuk membangun narasi semu menjelang pemilihan Rektor.
Melalui percakapan telepon, Roby Krystanto berjanji akan memberikan nomor telepon pemilik lembaga survey In-depth Politics, kepada wartawan. Namun sampai berita ini ditayangkan, wartawan belum menerima nomor telepon tersebut, sehingga tidak bisa melakukan konfirmasi lengkap.dy/red
