PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya mulai mendorong sejumlah warga meninggalkan kota untuk sementara waktu. Kondisi tersebut dipicu kekhawatiran terhadap dampak buruk kualitas udara, terutama bagi masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan seperti asma.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengungkapkan, sebagian warga bahkan memilih mengungsi ke kota lain demi menghindari paparan kabut asap yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mereka.
“Bahkan ada masyarakat kota ini yang mengungsi sementara ke kota lain karena memang mengalami asma dan lain-lain,” ungkapnya, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, dampak kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran terhadap risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya.
“Masalah banyaknya masyarakat yang terserang ISPA, kita tentu prihatin. Jangankan bayi, kita pun merasakan dampaknya,” katanya.
Hatir meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memastikan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap bisa mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.
Perhatian khusus, lanjutnya, perlu diberikan kepada warga yang terkendala akses pelayanan kesehatan, terutama masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah tidak aktif.
“Banyak juga masyarakat ini yang BPJS-nya sudah tidak aktif. Ini mohon supaya Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan administrasi kepesertaan jangan sampai menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis ketika kondisi kesehatannya terganggu. Karena itu, Dinkes diharapkan dapat mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku agar warga terdampak tetap memperoleh akses penanganan kesehatan.
Selain itu, Hatir mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Pendataan tersebut penting untuk mengetahui jumlah warga terdampak, kondisi kesehatan mereka, hingga kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan medis.
“Mungkin nanti perlu nama dan data masyarakat yang membutuhkan. Kita minta begitu,” sebutnya.
Hatir berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan kabut asap dari sisi lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, langkah antisipasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan perlu dilakukan agar warga yang mengalami gangguan pernapasan maupun masyarakat dengan keterbatasan akses layanan medis tidak semakin kesulitan di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya. nws/fwa-red
