PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pembayaran honor relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya diharapkan segera terealisasi bulan ini. Ketua DPRD Palangka Raya Subandi, mendorong pemerintah kota mempercepat proses pencairan setelah anggaran pendukung penanganan karhutla masuk dalam Perubahan APBD 2026 yang telah disahkan.
Ia mengatakan, DPRD telah menindaklanjuti usulan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla melalui pembahasan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan anggaran yang telah melalui tahapan di tingkat legislatif.
“Insya Allah, kami berharap pembayaran bisa dilakukan bulan ini. Kami di DPRD juga mendorong pemerintah kota agar segera memprosesnya,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, usulan BPBD tidak hanya berkaitan dengan program dan kegiatan penanganan karhutla, tetapi juga mencakup dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Kami tidak berbicara secara teknis mengenai besaran honor karena khawatir informasi yang disampaikan tidak tepat. Yang jelas, program yang diusulkan BPBD sudah kami tindak lanjuti dalam pembahasan perubahan anggaran,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah melalui pembahasan dan pengesahan, dokumen Perubahan APBD 2026 selanjutnya diproses untuk memperoleh nomor registrasi dari pemerintah provinsi.
DPRD melalui Badan Anggaran juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Perubahan APBD 2026. Tahapan administrasi tersebut menjadi bagian penting sebelum pemerintah kota melanjutkan proses pencairan anggaran.
“Setelah nomor registrasi diterbitkan, pemerintah kota dapat melanjutkan proses pencairan sesuai mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
Subandi menekankan, realisasi pencairan anggaran selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah kota setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi. Karena itu, ia berharap setiap tahapan dapat berjalan tanpa hambatan agar anggaran yang telah disiapkan segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Selain mendorong percepatan di tingkat pemerintah kota, DPRD juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mendukung kelancaran proses administrasi, khususnya penerbitan nomor registrasi dokumen Perubahan APBD 2026.
Menurut Subandi, percepatan tersebut diperlukan agar pembayaran honor relawan tidak berlarut-larut dan dukungan anggaran untuk penanganan karhutla dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap pemerintah kota segera memprosesnya dan pemerintah provinsi juga mendukung percepatan ini, sehingga pembayaran honor relawan bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. nws/fwa-red
