SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyayangkan batalnya agenda kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotim, Rabu (14/10). Pembatalan tersebut dinilai mengecewakan karena pemerintah daerah dan DPRD telah menyiapkan agenda peninjauan lapangan untuk menyampaikan kondisi karhutla secara langsung kepada pemerintah pusat.
Rimbun menilai, batalnya kunjungan tersebut menjadi catatan serius terkait perhatian dan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah yang tengah menghadapi bencana karhutla. Padahal, kehadiran Menhut diharapkan menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi daerah kepada Presiden.
“Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual,” kata Rimbun Rabu (14/10).
Ia mengaku kecewa karena koordinasi terkait rencana kunjungan Menhut dinilai lebih banyak melibatkan tim Manggala Agni, sementara pemerintah daerah tidak dilibatkan secara memadai.
“Saya sesalkan juga kunjungan Menhut di daerah ini. Mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi,” ujarnya.
Menurut Rimbun, pemerintah daerah seharusnya menjadi bagian penting dalam koordinasi penanganan karhutla. Sebab, daerah memiliki informasi langsung mengenai kondisi lapangan, kendala penanganan, serta kebutuhan yang perlu mendapat dukungan pemerintah pusat.
Ia menegaskan, keinginan pemerintah daerah untuk terlibat bukan berarti mengambil alih kewenangan kementerian. Sebaliknya, sinergi diperlukan agar upaya penanganan karhutla berjalan lebih efektif dan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita ini mau membantu. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi Menhut. Karena ketidakmampuannya menjaga hutan sampai terbakar ini, seharusnya ada koordinasi dengan daerah. Jangan sampai kita mau membantu saja malah sulit berkoordinasi,” tegasnya.
Rimbun mempertanyakan bagaimana penanganan karhutla dapat berjalan maksimal apabila komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terjalin dengan baik. Terlebih, kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, petugas di lapangan, hingga dukungan lintas instansi.
Menurutnya, agenda peninjauan yang telah disiapkan sebelumnya merupakan kesempatan penting untuk memperlihatkan kondisi faktual karhutla di Kotim. Dengan melihat langsung situasi di lapangan, pemerintah pusat diharapkan dapat memahami persoalan yang dihadapi daerah dan menentukan langkah penanganan yang lebih tepat.
Namun, batalnya agenda tersebut membuat kesempatan menyampaikan berbagai persoalan secara langsung menjadi hilang. Rimbun pun mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi daerah, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi bencana yang berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari.
“Makanya jangan salah, ke depannya warga ini akan melawan dengan arogansi pemerintah pusat kalau begini polanya. Dengan mudah dia membatalkan agendanya hari ini,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat mengevaluasi pola komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah membutuhkan dukungan nyata agar penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas di lapangan, tetapi juga mendapat perhatian serius dari kementerian terkait.
Rimbun menegaskan, kehadiran pemerintah pusat semestinya diwujudkan melalui koordinasi yang terbuka, keterlibatan pemerintah daerah, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan. Dengan demikian, upaya penanganan karhutla di Kotim dapat berjalan lebih maksimal dan masyarakat merasakan kehadiran negara di tengah bencana.(May/jsi-red)
